Marzuki: Rakyat Tak Perlu Dilibatkan

Kompas.com - 01/04/2011, 19:13 WIB
EditorInggried

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPR Marzuki Alie menilai, survei publik untuk mengukur opini masyarakat terkait rencana pembangunan gedung baru DPR seperti yang akan dilakukan Fraksi Partai Demokrat bukan suatu langkah yang tepat. Menurut dia, rencana pembangunan gedung DPR tidak perlu melibatkan masyarakat.

"Kalau ditanya masyarakat katanya perlu gedung baru atau tidak? Seratus persen jawabannya tidak. Kalau sistem surveinya (bertanya) perlu gedung baru atau tidak, semua akan jawab tidak," ujar Marzuki di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (1/4/2011).

Namun, kata Marzuki, jika metode pengumpulan opini masyarakat dilakukan dengan menjelaskan terlebih dahulu duduk persoalan rencana pembangunan gedung, survei dapat dilakukan.

"Tapi, kalau bagaimana kita mau memperbaiki DPR, kita jelaskan keperluannya, baru orang bilang, oh perlu gedung DPR," tutur Wakil Ketua Dewan Pembinan Partai Demokrat ini.

Ia menuturkan, pimpinan DPR telah sepakat untuk mengegolkan rencana pembangunan gedung DPR. Melibatkan rakyat dalam diskusi terkait perlu tidaknya rencana pembangunan gedung DPR, kata Marzuki, hanya akan membuat masyarakat bertambah beban pikiran.

"Ini cuma orang-orang elite yang paham yang bisa membahas ini. Rakyat biasa enggak bisa dibawa-bawa. Rakyat bisa pusing pikirannya," ujarnya.

Marzuki juga mengatakan, pihaknya telah melibatkan institusi pendidikan seperti universitas-universitas dalam membahas rencana pembangunan gedung DPR yang menganggarkan Rp 1,138 triliun itu.

"Yang begini orang yang pinter-pinter yang diajak bicara. Saya sudah undang Sebastian Salang dari Formappi, itu saya undang berkali-kali, tapi tidak datang," tuturnya seraya memperlihatkan buku rencana pembangunan DPR kepada wartawan.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Demokrat Jafar Hafsah mengatakan, partainya akan menggelar survei publik untuk mengukur sejauh mana penolakan masyarakat terhadap rencana pembangunan gedung DPR. Partai Demokrat termasuk salah satu fraksi yang konsisten mendukung pembangunan gedung tersebut. Menurut Jafar, survei juga dapat menjadi cara membuktikan alasan fraksi yang menolak juga mengetahui skor penolakan atau menerima. 

Baca juga: Demokrat Akan Gelar Survei Publik

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    KBRI Belanda Mengaku Belum Dapat Laporan Soal Sejarawan Bonnie Triyana Dipolisikan

    KBRI Belanda Mengaku Belum Dapat Laporan Soal Sejarawan Bonnie Triyana Dipolisikan

    Nasional
    Mutasi Polri, Kombes Gatot Repli Jadi Kabag Penum Divisi Humas Polri

    Mutasi Polri, Kombes Gatot Repli Jadi Kabag Penum Divisi Humas Polri

    Nasional
    Komnas Sebut KIPI Serius pada Anak Jauh Lebih Rendah Dibanding Kelompok Dewasa

    Komnas Sebut KIPI Serius pada Anak Jauh Lebih Rendah Dibanding Kelompok Dewasa

    Nasional
    Ekstradisi RI-Singapura Ditandatangani, KPK Segera Koordinasi Panggil Tersangka E-KTP Paulus Tanos

    Ekstradisi RI-Singapura Ditandatangani, KPK Segera Koordinasi Panggil Tersangka E-KTP Paulus Tanos

    Nasional
    Anggota Komisi IX ke Menkes: Kalau Kawan Bicara Tolong Dilihat Mukanya agar Kami Merasa Dihormati

    Anggota Komisi IX ke Menkes: Kalau Kawan Bicara Tolong Dilihat Mukanya agar Kami Merasa Dihormati

    Nasional
    Diberi Rp 200 Juta oleh Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Ketua DPRD Mengaku Tak Tahu Maksudnya

    Diberi Rp 200 Juta oleh Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Ketua DPRD Mengaku Tak Tahu Maksudnya

    Nasional
    Kejagung Periksa 4 Saksi untuk Perkara Dugaan Korupsi Garuda Indonesia

    Kejagung Periksa 4 Saksi untuk Perkara Dugaan Korupsi Garuda Indonesia

    Nasional
    KPK Akan Dalami Dugaan Uang Suap Wali Kota Bekasi Mengalir ke Keluarga

    KPK Akan Dalami Dugaan Uang Suap Wali Kota Bekasi Mengalir ke Keluarga

    Nasional
    Kepala Polisi Malaysia Bertemu Kapolri Bahas PMI Ilegal hingga Penanganan Covid-19

    Kepala Polisi Malaysia Bertemu Kapolri Bahas PMI Ilegal hingga Penanganan Covid-19

    Nasional
    UPDATE 25 Januari: Sebaran 4.878 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI

    UPDATE 25 Januari: Sebaran 4.878 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI

    Nasional
    Sebut Kerangkeng Manusia untuk Rehabilitasi Narkoba, Bupati Langkat Ngaku Sudah Bina Ribuan Orang

    Sebut Kerangkeng Manusia untuk Rehabilitasi Narkoba, Bupati Langkat Ngaku Sudah Bina Ribuan Orang

    Nasional
    Zulhas Akan Berikan Penghargaan untuk Intelektual Muda, Anies hingga Ridwan Kamil Dijadwalkan Hadir

    Zulhas Akan Berikan Penghargaan untuk Intelektual Muda, Anies hingga Ridwan Kamil Dijadwalkan Hadir

    Nasional
    UPDATE 25 Januari: 259.675 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, 'Positivity Rate' Versi PCR 2,77 Persen

    UPDATE 25 Januari: 259.675 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, "Positivity Rate" Versi PCR 2,77 Persen

    Nasional
    Kelas Rawat Inap Jadi Tunggal, BPJS Kesehatan Bakal Pangkas Rujukan Berjenjang

    Kelas Rawat Inap Jadi Tunggal, BPJS Kesehatan Bakal Pangkas Rujukan Berjenjang

    Nasional
    Jokowi: RI-Singapura Sepakat 5 Konsensus untuk Myanmar Perlu Dilaksanakan

    Jokowi: RI-Singapura Sepakat 5 Konsensus untuk Myanmar Perlu Dilaksanakan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.