Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anis: Ini Serangan Politik untuk PKS

Kompas.com - 21/03/2011, 15:40 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta menilai, rangkaian pengaduan yang dilakukan oleh pendiri PKS Yusuf Supendi terhadapnya dan dua elite PKS lain merupakan serangan politik untuk partai yang didirikan tahun 2002 ini. Anis bersama dua petinggi PKS, Luthfi Hasan Ishaaq dan Hilmi Aminuddin, dituding menggelapkan dana kampanye Pilkada Gubernur DKI Jakarta tahun 2007 sebesar Rp10 miliar.

Menurut Anis, ini menjadi pelengkap ”serangan” kepada PKS pasca-pengambilan keputusan terhadap usulan hak angket perpajakan.

”Tentu ada (muatan politis). Kami sedang mempelajari dulu detailnya seperti apa,” tuturnya di Gedung DPR, Senin (21/3/2011).

Internal partai, lanjut Anis, sebenarnya sudah mengetahui adanya pergerakan serangan politik terhadap PKS semacam ini. Namun, PKS tidak mau bereaksi berlebihan karena menurut dia persoalan ini adalah persoalan biasa saja, meski polanya sudah berlangsung lama.

Anis juga mengatakan, PKS sudah mengetahui pihak yang ada di belakang Yusuf. Namun, selama ini pihaknya tak bereaksi berlebihan karena tak melihat adanya ancaman bagi PKS. Dari partai politik lain atau bukan, Wakil Ketua DPR ini enggan berkomentar lebih jauh. Yang pasti, kata dia, partai menangkap adanya permainan yang tetap harus dihadapi dengan sikap santai karena tak ada ancaman yang berarti untuk internal partai.

”Secara logika, memang ada kesan serangan balik kepada PKS. Tapi detailnya seperti apa, ini sedang kami pelajari. Cuma, peta itu kelihatan buat PKS. Saya menduga masih akan ada lagi beberapa serangan di beberapa hari ke depan,” tambahnya.  

Siang ini, sekitar pukul 14.00, Yusuf mendatangi Gedung KPK untuk memasukkan laporannya. Ketika ditanya mengapa tidak menyelesaikan persoalan tersebut secara internal dalam partai, mantan anggota DPR 2004-2009 ini mengatakan, ”Ya, kalau tidak bisa diselesaikan dalam internal partai, ya lapor KPK,” kata Yusuf.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Anies-Muhaimin Kunjungi Aceh Usai Pilpres, Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Warga

    Anies-Muhaimin Kunjungi Aceh Usai Pilpres, Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Warga

    Nasional
    Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

    Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

    Nasional
    Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

    Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

    Nasional
    Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

    Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

    Nasional
    Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

    Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

    Nasional
    Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

    Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

    Nasional
    Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

    Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

    Nasional
    Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

    Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

    Nasional
    Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

    Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

    Nasional
    Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

    Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

    Nasional
    Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

    Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

    Nasional
    Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

    Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

    Nasional
    Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

    Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

    Nasional
    Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

    Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

    Nasional
    Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

    Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com