Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Data Wikileaks, Layakkah Dipercaya?

Kompas.com - 20/03/2011, 17:32 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Situs berita pembocor informasi rahasia, Wikileaks, beberapa waktu lalu sempat membuat heboh Indonesia. Dua surat kabar terbitan Autralia, The Age dan Sydney Morning Herald, mengutip Wikileaks, memuat artikel tentang sepak terjang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dalam artikel yang terbit Jumat (11/3/2011), antara lain disebutkan, Yudhoyono secara pribadi melakukan intervensi terhadap penyelidikan dugaan korupsi yang diduga dilakukan Taufik Kiemas, suami mantan Presiden Megawati Soekarnoputri. Disebutkan pula soal aktivitas Badan Intelijen Negara yang memata-matai saingan politik Yudhoyono.

Ada juga informasi soal mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang disebut menggelontorkan uang miliaran rupiah demi memenangkan kursi Ketua Umum Golkar pada 2004. Selain itu, Wikileaks juga menuding Ibu Negara Ani Yudhoyono menggunakan posisi politiknya untuk mengumpulkan kekayaan.

Pertanyaannya, layakkah informasi Wikileaks dipercaya? Pengamat intelijen Wawan H Purwanto mengatakan, data Wikileaks tak perlu terlalu dipercaya. Pasalnya, data-data itu hanyalah data analisis yang belum memiliki legitimasi secara hukum.

"Data-data Wikileaks itu masih analisa, bukan data proyustisia. Ini berbahaya sekali. Namanya analisa, sekali lagi analisa. Tak proyustisia. Begitu dibeberkan ke publik, ini sulit sekali untuk jadi bukti," ungkapnya dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu (20/3/2011).

Maka tak heran, lanjut Wawan, jika ada pihak-pihak yang mencoba memanfaatkannya. Apalagi, data-data tersebut dibeberkan untuk menyerang target-target politik. "Maka kalau tak di-cover-both-side akan berbahaya," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jendral (Purn.) Tyasno Sudarto juga sepakat bahwa data-data Wikileaks masih data mentah, belum bersifat proyustisia. "Wikileaks itu kan informasi yang belum berupa proyustisia, apalagi data intelijen. Sangat jauh," katanya.

Namun, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI ini menegaskan, siapapun tak boleh langsung mengatakan bahwa data Wikileaks sebagai data sampah. Ia mengingatkan, lebih baik pemerintah membuktikan kalau data Wikileaks tidak benar.

"Jadi yang terpenting, buktikanlah kepada rakyat bahwa apa yang disampaikan Wikileaks itu tak benar dan yang dikerjakan mereka (pemerintah) benar," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kisah Ayu, Bidan Dompet Dhuafa yang Bantu Persalinan Saat Karhutla 

    Kisah Ayu, Bidan Dompet Dhuafa yang Bantu Persalinan Saat Karhutla 

    Nasional
    Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

    Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

    Nasional
    Jokowi Bagikan 10.300 Sertifikat Tanah Hasil Redistribusi di Banyuwangi

    Jokowi Bagikan 10.300 Sertifikat Tanah Hasil Redistribusi di Banyuwangi

    Nasional
    TNI AL Latihan Pendaratan Amfibi di Papua Barat, Libatkan 4 Kapal Perang

    TNI AL Latihan Pendaratan Amfibi di Papua Barat, Libatkan 4 Kapal Perang

    Nasional
    Tengah Fokus Urus Pilkada, Cak Imin Bilang Jatim Bakal Ada Kejutan

    Tengah Fokus Urus Pilkada, Cak Imin Bilang Jatim Bakal Ada Kejutan

    Nasional
    Targetkan Sertifikasi 126 Juta Bidang Tanah, Jokowi: Presiden Baru Tinggal Urus Sisanya, Paling 3-6 Juta

    Targetkan Sertifikasi 126 Juta Bidang Tanah, Jokowi: Presiden Baru Tinggal Urus Sisanya, Paling 3-6 Juta

    Nasional
    BNPT Apresiasi 18 Pengelola Objek Vital Strategis dan Transportasi

    BNPT Apresiasi 18 Pengelola Objek Vital Strategis dan Transportasi

    Nasional
    Kemenpan-RB Harapkan Pendaftaran CASN Segera Dibuka, Instansi Diminta Kebut Isi Rincian Formasi

    Kemenpan-RB Harapkan Pendaftaran CASN Segera Dibuka, Instansi Diminta Kebut Isi Rincian Formasi

    Nasional
    Pimpinan MPR Minta Pemerintah Tak Ragu Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

    Pimpinan MPR Minta Pemerintah Tak Ragu Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

    Nasional
    Penyidik KPK Bawa 3 Koper dan 1 Ransel Usai Geledah Ruangan Kesetjenan DPR

    Penyidik KPK Bawa 3 Koper dan 1 Ransel Usai Geledah Ruangan Kesetjenan DPR

    Nasional
    Hakim MK Ceramahi Kuasa Hukum Partai Aceh karena Telat Revisi Permohonan

    Hakim MK Ceramahi Kuasa Hukum Partai Aceh karena Telat Revisi Permohonan

    Nasional
    Beri Pesan ke Timnas U-23, Wapres: Lupakan Kekalahan dari Uzbekistan, Kembali Semangat Melawan Irak

    Beri Pesan ke Timnas U-23, Wapres: Lupakan Kekalahan dari Uzbekistan, Kembali Semangat Melawan Irak

    Nasional
    KPK Sebut Bupati Mimika Akan Datang Menyerahkan Diri jika Punya Iktikad Baik

    KPK Sebut Bupati Mimika Akan Datang Menyerahkan Diri jika Punya Iktikad Baik

    Nasional
    Jokowi: 'Feeling' Saya Timnas U-23 Bisa Masuk Olimpiade

    Jokowi: "Feeling" Saya Timnas U-23 Bisa Masuk Olimpiade

    Nasional
    Tolak PKS Merapat ke Prabowo, Gelora Diduga Khawatir soal Jatah Kabinet

    Tolak PKS Merapat ke Prabowo, Gelora Diduga Khawatir soal Jatah Kabinet

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com