Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Redpem: Ini untuk Tutup Kasus Century

Kompas.com - 19/02/2011, 23:26 WIB

JAKARTA, Kompas.com — Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) yang merupakan sayap partai dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) akan melawan segala bentuk kriminalisasi terhadap Megawati dan PDI-P.

"Repdem menentang keras cara-cara busuk penguasa yang menggunakan instrumen hukum untuk mengkriminalisasi PDI Perjuangan. Repdem akan menjadi garda terdepan menjaga kedaulatan dan kehormatan PDI Perjuangan dan Ibu Megawati Soekarnoputri dari upaya konspirasi busuk kekuasaan yang tersistematis melakukan kriminalisasi atas nama hukum," kata Ketua Umum Repdem Masinton Pasaribu kepada Tribunnews.com, Sabtu (19/2/2011).

Pemanggilan KPK terhadap Megawati, kata Masinton, memperkuat bukti bahwa KPK bukan lagi bekerja untuk pemberantasan korupsi, tetapi mengabdi untuk kepentingan politik hukum kekuasaan. Fakta di persidangan pemeriksaan terhadap Dudhie Makmun Murod, kata Masinton, sudah terang. Bahwa, kasus suap travel cek Miranda Goeltom tidak ada kaitannya dengan Megawati.

"Begitu pun dengan pemeriksaan terhadap para eks anggota DPR tahun 2004. Menjadi aneh ketika pelaku yang terlibat langsung, seperti Nunun, Miranda, Artha Graha sebagai pemberi dan penyedia travel cek tidak disentuh oleh KPK," kecam Masinton.

"Sementara Megawati yang tidak tahu-menahu kasus tersebut akan dipanggil dan diperiksa oleh KPK. KPK sudah menjadi bagian instrumen politik hukum kekuasaan untuk mengalihkan isu kegagalan dan kebohongan SBY.

"Serta untuk menutupi kasus besar triliunan rupiah yang melibatkan kroni istana dalam kasus mafia pajak dan bailout Bank Century Rp 6,7 triliun. Pemberantasan korupsi oleh presiden SBY tidak lebih sebagai 'politik sweeping' yang digunakan untuk menyapu kader dari berbagai partai selain Partai Demokrat," kata Masinton.

Terutama yang menjabat kepala daerah dan legislatif mendapatkan diskriminasi hukum bahkan dikriminalisasi. Praktik ini sudah dijalankan sejak SBY menjabat presiden tahun 2004 hingga sekarang.

"Repdem akan bergerak di seluruh daerah bersama kader dan simpatisan PDI Perjuangan mendatangi kantor instansi hukum, seperti kejaksaan, pengadilan dan kepolisian serta kantor KPK di Jakarta sebagai bentuk perlawanan terhadap kriminalisasi atas nama hukum terhadap Megawati dan PDI Perjuangan," tandasnya. (tribunnews/yat)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Spanduk Ibu-Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

    Spanduk Ibu-Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

    Nasional
    Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

    Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

    Nasional
    Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

    Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

    Nasional
    Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

    Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

    Nasional
    Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

    Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

    Nasional
    Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

    Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

    Nasional
    Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

    Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

    Nasional
    Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

    Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

    Nasional
    Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

    Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

    Nasional
    Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

    Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

    Nasional
    Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

    Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

    Nasional
    Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

    Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

    Nasional
    Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

    Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

    Nasional
    Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus 'Clean and Clear'

    AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus "Clean and Clear"

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com