Kunjungan Luar Negeri Tetap Berjalan

JAKARTA, KOMPAS.com - Agenda kunjungan kerja luar negeri DPR tetap berjalan, meski kritik terus digulirkan. Di tengah bencana yang melanda negeri, sejumlah fraksi mengeluarkan larangan bagi anggotanya untuk mengikuti kunjungan luar negeri yang diagendakan.

Komisi II sempat menunda perjalanan dinas ke China dan India, demikian pula Badan Legislasi. Namun, dalam pekan ini, dua Pansus RUU tetap bertolak ke beberapa negara. Sayangnya, sampai hari ini, Selasa (2/11/2011), data mengenai siapa saja anggota yang berangkat belum berhasil didapatkan para wartawan parlemen.

Pelacakan data harus melalui proses yang panjang. Dilempar ke sana sini, hingga akhirnya Sekjen DPR Nining Indra Saleh bersedia memberikan keterangan mengenai Pansus mana saja yang tetap jalan dengan agendanya.

Pansus RUU Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertolak ke Jepang dan Korea Selatan pada 31 Oktober 2010. "RUU OJK ke Korsel dan Jepang, berangkat tanggal 31 Oktober," kata Nining, saat ditemui di ruangannya, Gedung Kesekjenan DPR, Jakarta, hari ini.

Nining mengaku tak berhak mengeluarkan data siapa saja anggota Pansus yang berangkat. "Kami tidak bisa mengeluarkannya, bukan kewenangan kami," tambahnya.

Lainnya, Pansus RUU Rumah Susun juga bertolak ke Moskow, Rusia, pada 1 November kemarin. Sebelumnya, pekan lalu, tepat di hari meletusnya Gunung Merapi dan setelah tsunami Mentawai, tim Pansus RUU Rumah Susun juga melakukan kunjungan kerja ke Italia. "Tapi sudah pulang," kata Nining.

Jumlah anggota yang berangkat, berkisar 10-12 orang. Namun, Pansus RUU OJK, melalui ketuanya Nusron Wahid mengatakan, kunjungan kerja ke Jepang dan Korea Selatan diikuti oleh sekitar 15 anggota Pansus serta sejumlah staf pendamping. Setiap kunjungan mendapatkan anggaran Rp1,7 miliar. "Cukup enggak cukup, anggarannya segitu," kata Nining.

Kesekjenan, kata Nining, hanya mengeluarkan anggaran sesuai plafon yang telah ditetapkan. Bagi komisi dan alat kelengkapan yang menunda atau membatalkan keberangkatan, anggaran akan tetap berada di negara. "Kalau memang enggak berangkat, uangnya enggak dipakai. Uangnya tetap di negara," ujarnya.