Usman Hamid: Tuangkan Info Intelijen dalam Kebijakan, Bukan Pernyataan

JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator Kontras Usman Hamid mengatakan, pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menuding bahwa gerakan antikorupsi pada 9 Desember memiliki motif politik mengesankan bahwa dirinya sedang mengalami krisis kepercayaan diri dalam upaya pemberantasan korupsi.

SBY sebelumnya mengatakan telah memiliki informasi yang cukup lengkap mengenai skenario aksi tersebut. Lebih lanjut, anggota Komisi III DPR yang juga kader Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, mengatakan, Presiden menerima data tersebut dari Badan Intelijen Negara dan Mabes Polri.

"Jika Presiden menerima informasi intelijen tentang ancaman instabilitas, tuangkan dalam kebijakan, jangan pernyataan," ujar Usman, Senin (7/12), kepada Kompas.com. "Kalaupun Presiden mau memberi pernyataan, sebaiknya yang menentramkan dan menciptakan ketenangan, bukan kecemasan. Masyarakat kita sudah dewasa, bahkan melebihi elite-elite kekuasaan. Biarkan urusan demonstrasi itu ditangani aparat keamanan. Toh sudah ada aturan mainnya. Kita perlu percaya kepada aparat," kata Usman.

Usman mengatakan, aksi 9 Desember seharusnya dimeriahkan pemerintah jika memang ingin memberantas korupsi. Tudingan bahwa gerakan tersebut bermotif politis menjatuhkannya telah mereduksi makna kritik dan otonomi partisipatif masyarakat. Sebagai pemerintahan yang didukung mayoritas partai politik, kecemasan itu aneh dan berlebihan.

Usman mengatakan, Presiden sebaiknya berkonsentrasi pada pokok masalah yang sedang menjadi sorotan masyarakat, yaitu Keppres pengaktifan dua pimpinan KPK (nonaktif), Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, pembersihkan mafia hukum dan makelar kasus di semua lembaga penegak hukum, serta pemberian sanksi kepada pejabat publik yang tersangkut masalah KKN atau mendapat sorotan negatif dari masyarakat. "Ini semua amanat reformasi," tutur Usman.