Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Film "Balibo" Dilarang Diputar di Indonesia

Kompas.com - 02/12/2009, 08:44 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Indonesia melarang pemutaran film Balibo yang mengangkat kasus tewasnya 5 wartawan Australia dalam sebuah serangan pasukan Tentara Nasional Indonesia di Timor Timur pada 1975. Lembaga Sensor Film tidak menyampaikan alasan pelarangan film yang telah ditinjau pada Selasa (1/12).

Direktur Program Jakarta International Film Festival (JiFFest) Lalu Roisamri menjelaskan rencananya untuk mengajukan banding terhadap keputusan sensor itu. Pihak Lembaga Sensor Film menolak berkomentar saat ditanya oleh Associated Press, Selasa, mengenai larangan penayangan film soal tewasnya 5 wartawan Australia di Kota Balibo selama berlangsung pertempuran sengit antara pasukan TNI dan gerilyawan Timor Timur.

Larangan ini diumumkan 2 jam sebelum Jakarta Foreign Correspondents’ Club (JFCC) menyelenggarakan penayangan secara terbatas film ini di sebuah teater di Jakarta. Menurut Presiden JFCC Jason Tedjasukmana, akhirnya klubnya memutuskan untuk tidak menayangkan film ini meskipun belum ada keputusan resmi dari Pemerintah Indonesia mengenai larangan tersebut.

Tedjasukmana menerangkan, JFCC bisa dianggap melanggar hukum apabila menayangkan film terlarang itu di sebuah lokasi umum. "Ini memang bukan keputusan mudah...tetapi kami menghormati hukum di Indonesia," ujar  Tedjasukmana.

Bulan lalu, Juru Bicara Deplu Teuku Faizasyah menerangkan bahwa film ini, berdasarkan ulasan yang ada, dikhawatirkan akan membangkitkan luka lama hubungan Indonesia dan Australia. Namun, Teuku Faizasyah juga tidak setuju dengan anggapan bahwa film ini hanya merupakan fiksi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com