Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Utamakan Profesional Jadi Wakil Menteri

Kompas.com - 25/10/2009, 23:42 WIB

HUA HIN, KOMPAS.com-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan untuk pengangkatan calon wakil menteri, dirinya akan mengutamakan calon-calon dengan latar belakang seorang murni profesional.
 
Namun, satu dua di antaranya akan berasal dari seorang profesional yang berasal dari partai politik atau bukan politisi murni. Mereka akan menempati setidaknya enam pos menteri yang dinilai penting, prioritas dan benar-benar padat pekerjaan.

Hal itu disampaikan Presiden Yudhoyono, menjawab pers, saat memberikan keterangan di akhir pertemuan KTT ke-15 ASEAN di Hua Hin, Thailand, Minggu (25/10) malam.

Dalam keterangan pers tersebut, Presiden Yudhoyono didampingi sejumlah menteri yang menyertai kunjungannya, yakni Mensesneg Sudi Silalahi, Menlu Marty Natalegawa, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Mendag Mari Elka Pangestu,  dan Menbudpar Jero Wacik.

Hadir pula Duta Besar Thailand M Hatta dan sejumlah Gubernur di kawasan Indonesia Timur yang ikut dalam pertemuan empat negara se-kawasan.  "Saya utamakan profesional yang bukan nonparpol. Sebab, mereka adalah bagian mesin yang akan bergerak penuh, tanpa terganggu dari sana sini," katanya.

Dikatakan Presiden, "Mungkin satu dua berasal dari parpol. Akan tetapi, bukan politisi murni sehingga dia akan bekerja secara profesional."
 
Menurut Presiden, para calon menteri profesional dan bukan politisi murni itu akan menempati setidaknya enam pos menteri yang selama ini dinilai penting, prioritas dan padat  dalam jadwal maupun kegiatan.

"Pertama adalah sektor pertanian (Departemen Pertanian) yang menjalankan gelombang dua, untuk memastikan sejumlah komoditas kita yang strategis harus mampu swasembada," kata Presiden.

Yang kedua, tambah Presiden Yudhoyono adalah sektor industri (Departemen Perindustrian). "Ini juga penting dan prioritas karena harus melakukan revitalisasi gelombang pertama seperti revitalisasi pabrik pupuk, pabrik gula, tekstil dan manufaktur lainnya, serta relokasi," paparnya.

Ibarat mesin

Dikatakan, sektor ketiga dan kempat adalah pendidikan (Departemen Pendidikan) dan kesehatan. "Ini juga sangat penting. Reformasi kesehatan (Departemen Kesehatan) ditujukan untuk kesehatan masyarakat sehingga harus ada cetak biru dan lainnya," lanjut Presiden.

"Departemen Luar Negeri juga sangat padat karena banyak tugas di luar negeri," katanya.

Presiden menyatakan, demikian pula dengan Departemen Keuangan. "Waktunya banyak di DPR sehingga perlu dibantu. Oleh karena itu, ibarat mesin, mesin itu akan terus bekerja dan tidak akan berhenti selama lima  tahun mendatang," jelas Presiden.  

Tentang kapan pengumuman akan dilakukan, Presiden Yudhoyono menegaskan tunggu tanggal mainnya. "Sekarang masih terus dimatangkan dan digodok," demikian Presiden Yudhoyono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com