Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komak "Goyang" KPK

Kompas.com - 05/10/2009, 14:16 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Belakangan ini semakin banyak pihak yang berusaha menggoyang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Seperti yang dilakukan Komunitas Masyarakat Antikorupsi (Komak), Senin (5/10) siang.

Puluhan anggota Komak mendatangi Gedung KPK di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, untuk 'menggoyang' KPK. Cara Komak menggoyang KPK bukan melalui cara-cara politis atau kekerasan, melainkan dengan alunan lagu dangdut. 

Awalnya, puluhan anggota Komak berdemonstrasi agar KPK memeriksa Gubernur Riau Rusli Zaenal. Dalam aksinya, para demonstran menuding Rusli telah melakukan korupsi sebesar Rp 439 miliar. "Rusli telah korupsi Rp 439 miliar dalam proyek Multiyear dari APBD 2001-2009 sebesar Rp 1,7 triliun," ujar Ucok Saragih di depan Gedung KPK, Jakarta, Senin. 

Selain itu, menurut dia, Rusli Zaenal juga tidak dapat mempertanggungjawabkan dana Rp 8 miliar dalam pembukuan dan penyusunan anggarannya. "Kasus illegal logging sangat merugikan dan tidak tercatat dalam APBD Provinsi Riau nilainya sangat besar," kata dia.

Namun ternyata aksi yang dilakukan di tengah-tengah gerimis ini diselingi alunan lagu dangdut. Mendengar lagu tersebut, kontan petugas keamanan dan wartawan tertawa, bahkan beberapa dari mereka spontan bergoyang. 

Para demonstran pun tidak mau kalah, sebagian dari mereka bergoyang di depan Gedung KPK. "Sekian lama, aku menunggu, kedatanganmu..." terdengar lantunan syair lagu Menunggu ciptaan Rhoma Irama yang dipopulerkan kembali oleh Ridho Irama, mendayu-dayu.

Tak hanya bergoyang, para demonstran pun sempat melompat-lompat kecil. Setelah selesai bergoyang dan menyampaikan aspirasinya, massa pun membubarkan diri secara tertib. "Kami mendukung KPK agar terus melakukan kerja-kerja pemberantasan korupsi di Riau. Saya yakin KPK dapat mengusut tuntas semua kasus korupsi," kata Ucok Saragih, seiring  dengan berhentinya alunan lagu Menunggu dari pengeras suara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com