Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akibat Gempa, 26 Sarana Kesehatan Rusak

Kompas.com - 04/10/2009, 23:59 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com -Gempa yang mengguncang Sumatera Barat dengan kekuatan 7,6 skala richter mengakibatkan total 26 sarana kesehatan rumah sakit dan puskesmas di Sumbar mengalami kerusakan baik ringan hingga berat.

Data itu diungkap oleh Kepala Pusat Komunikasi Publik Departemen Kesehatan, dr Lily S. Sulistyowati, dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Minggu (4/10 ). Data itu berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh Pusat Penanggulangan Krisis (PPK) Depkes hingga hari Minggu.

Dr Lily menjelaskan, kerusakan sarana kesehatan terdiri dari di kota Padang yaitu RSUP Dr. Djamil Padang sebagian bangunan roboh serta dua RS swasta yaitu RS Selasih dan RS Bensi rusak berat. Di kota Pariaman, Puskesmas Kurai Taji dan Air Santo rusak berat.

Di Kabupaten Agam, papar dia, RSUD Lubuk Basung rusak berat, Puskesmas Lubuk Basung dan Batu Kambing rusak berat. Selain itu, Puskesmas Pasar Ahad rusak ringan, lima Puskesmas Pembantu (Pusdu) di Silayang, Sangkia, Kubu Anau, Anak Aia Dalok, dan Bukik Malintang rusak sedang. "Pusdu Pasar Durian rusak ringan dan dua rumah dinas dokter di Puskesmas Tiku rusak," papar dr Lily.

Di Kabupaten Tanah Datar, lanjut dia, Puskesmas Singgalang dan Pariangan rusak sedang. Di Kab Pesisir Selatan, Puskesmas Lumpo dan Asam Kumbang rusak sedang. Puskesmas Tarusan, Barung Belantai, dan Pasar Baru rusak ringan.

Lebih lanjut dr Lily menjelaskan, untuk membantu korban gempa, sebanyak 3.000 lebih tenaga kesehatan telah dikerahkan ke lokasi termasuk 700 dokter spesialis dan residen. Tenaga kesehatan diambil dari PPK Regional DKI Jakarta, Sumut, Makasar, Sumsel, dan daerah-daerah lain.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com