Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gaji Pertama Anggota DPD untuk Gempa Sumatra

Kompas.com - 01/10/2009, 23:57 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Bencana gempa Sumatera Barat yang memakan banyak korban mengundang simpati Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Seorang Anggota DPD Sultan Bactiar Najamudin dari Bengkulu berjanji akan memberikan gaji pertamanya untuk menyumbang korban gempa.

"Saya menyampaikan simpati kepada saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah di Sumatera. Nanti, gaji pertama saya akan saya berikan ke Sumatera Barat untuk korban gempa," kata Sultan, saat menyampaikan visi dan misi pencalonan pimpinan DPD, Jakarta, Kamis (1/10).

Sultan terpilih pada tahap I pemilihan pimpinan DPD dari gugus Sumatera dengan perolehan suara 62. Selain Sultan, ada 10 anggota DPD lainnya yang terpilih pada tahap I ini.

Yakni dari gugus Sumatera, Irwan Gusman (Sumbar), dan Bambang Soeroso (Bengkulu). Gugus Jawa, ada AM Fatwa (DKI),dan GKR Hemas (DKI).

Gugus Kalimantan Muhammad Sofyat Hadi (Kalimantan Selatan). Gugus Sulawesi, Laode Ida (Sulteng) dan Abdul Aziz Qahhar (Sulsel).

Gugus Maluku Anna Latuconsina (Maluku). Gugus Bali dan Nusa Tenggara, Faroek Muhammad (NTB).

Serta gugus Papua, Ifhak Mandacan (Papua Barat). Dari 11 calon pimpinan DPD yang lolos pada tahap I tersebut, Anna Latuconsina dari gugus Maluku mengundurkan diri sehingga calon pimpinan yang lolos tinggal 10. Saat ini, pemilihan pimpinan DPD dilanjutkan dengan voting untuk pemilihan pimpinan tahap II.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com