Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gaji Pertama Anggota DPD untuk Gempa Sumatra

Kompas.com - 01/10/2009, 23:57 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Bencana gempa Sumatera Barat yang memakan banyak korban mengundang simpati Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Seorang Anggota DPD Sultan Bactiar Najamudin dari Bengkulu berjanji akan memberikan gaji pertamanya untuk menyumbang korban gempa.

"Saya menyampaikan simpati kepada saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah di Sumatera. Nanti, gaji pertama saya akan saya berikan ke Sumatera Barat untuk korban gempa," kata Sultan, saat menyampaikan visi dan misi pencalonan pimpinan DPD, Jakarta, Kamis (1/10).

Sultan terpilih pada tahap I pemilihan pimpinan DPD dari gugus Sumatera dengan perolehan suara 62. Selain Sultan, ada 10 anggota DPD lainnya yang terpilih pada tahap I ini.

Yakni dari gugus Sumatera, Irwan Gusman (Sumbar), dan Bambang Soeroso (Bengkulu). Gugus Jawa, ada AM Fatwa (DKI),dan GKR Hemas (DKI).

Gugus Kalimantan Muhammad Sofyat Hadi (Kalimantan Selatan). Gugus Sulawesi, Laode Ida (Sulteng) dan Abdul Aziz Qahhar (Sulsel).

Gugus Maluku Anna Latuconsina (Maluku). Gugus Bali dan Nusa Tenggara, Faroek Muhammad (NTB).

Serta gugus Papua, Ifhak Mandacan (Papua Barat). Dari 11 calon pimpinan DPD yang lolos pada tahap I tersebut, Anna Latuconsina dari gugus Maluku mengundurkan diri sehingga calon pimpinan yang lolos tinggal 10. Saat ini, pemilihan pimpinan DPD dilanjutkan dengan voting untuk pemilihan pimpinan tahap II.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com