Dua Tahun Lagi, 70 Kementerian dan Lembaga Selesai Reformasi Birokrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengharapkan pada tahun 2011-2012 mendatang, sebanyak 70 Kementerian dan Lembaga Pemerintah bisa menyelesaikan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi itu diharapkan diikuti pula dengan reformasi birokrasi di setiap daerah.

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Paskah Suzetta, saat dihubungi Kompas, Minggu (23/8), mengakui memang banyak yang tidak yakin dengan harapan dan target reformasi birokrasi yang tuntas pada 2011 sebagaimana pernah disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Rapat Paripurna Khusus Dewan Perwakilan Daerah (DPD) lalu, termasuk target dan harapan Bappenas.

"Akan tetapi, kapan kita punya keyakinan untuk menuntaskan reformasi birokrasi kita kalau kita tidak punya target dan harapan? Kalau dari sisi pemerintah, apapun ketidakyakinan orang, pemerintah harus tetap punya keyakinan untuk menuntaskan reformasi birokrasi kita," ujar Paskah.

Menurut dia, target dan harapan 70 kementerian dan lembaga, bukan sesuatu yang terjadi begitu saja. "Bappenas memiliki perencanaan yang mengacu pada perencanaan masing-masing kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah. Dari rencana masing-masing kementerian, lembaga dan daerah, Bappenas menyusunnya dalam rencana besar reformasi birokrasi secara nasional," tambahnya.

Setelah reformasi birokrasi di Departemen Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Mahkamah Agung (MA) serta Sekretariat Negara (Setneg), berikut perbaikan remunerasi yang base linenya (rujukan besaran nilainya) Departemen Keuangan, kata Paskah, pada tahun anggaran sekarang dan tahun depan, pemerintah menargetkan sebanyak 13 kementerian dan lembaga selesai melakukan reformasi birokrasi.

Sebanyak 13 kementerian dan lembaga di antaranya Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara RI, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Bappenas, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN), Departemen Hukum dan HAM serta lainnya.

"Reformasi birokrasi merupakan salah satu dari sasaran bidang hukum pada tahun anggaran 2010 mendatang. Selain reformasi birokrasi, sasaran lainnya adalah penguatan hukum, demokratisasi dan otonomi daerah," lanjut Paskah.

Dikatakan Paskah, pemerintah menganggarakan dana kurang lebih Rp 5 triliun pada tahun anggaran 2010 dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2010 untuk penguatan bidang hukum tersebut.