Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ah..., Batas 1 x 24 Jam "Ngegertak Doang"!

Kompas.com - 06/07/2009, 03:16 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasangan calon presiden dan wakil presiden Megawati Soekarnoputri-Prabowo serta Jusuf Kalla-Wiranto mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk merevisi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan presiden 2009 dari kekacauan. Kedua pasangan tersebut memberi waktu 1x24 jam kepada KPU untuk memperbaiki DPT itu.

Pengamat politik, Ray Rangkuti, mengatakan waktu 1x24 jam itu tidak realistis. Sebab, tidak mungkin memperbaiki DPT yang berjumlah puluhan juta itu. "Tidak mungkin mereka memperbaiki satu hari. Ajaib sekali itu, karena sulit," ujarnya kepada wartawan usai menghadiri silaturahmi kedua pasangan tersebut ke DPP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (5/7).

"Waktu 1x24 jam tidak realistis, tidak cukup," lanjutnya.

Menurut dia, tidak mungkin mengubah DPT seluruh Indonesia. Jangankan untuk Indonesia, kata dia, revisi pada satu kabupaten saja sulit dilakukan dalam waktu satu kali 24 jam. Apalagi harus mengubah bentuk file-nya dari program PDF ke Excel. Meski, tuturnya, Indonesia telah memiliki teknologi untuk itu. "Tapi untuk seluruh Indonesia itu masih sangat sulit. Satu kali 24 jam itu hanya gertakan saja. Karena tidak mungkin dilaksanakan," kata Ray.

Sementara, terkait masalah penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk menggunakan hak pilih, Ray menilai hal itu tidak mampu mengatasi masalah DPT ini. Penggunaan KTP hanya mengatasi persoalan bagi masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT.

Sementara masalah DPT ganda tidak bisa diselesaikan dengan KTP. Namun, jika memang ada penambahan jumlah DPT, hal ini akan menimbulkan masalah baru. "Pertambahan jumlah pemilih itu, juga berisiko karena jumlah kertas suara yang dicetak persis yang ada di sini, yaitu 176 juta ditambah dua persen karena sesuai ketentuan UU seperti itu. Nah, kalau ada penambahan 10 juta misalkan, jadinya 186 juta, lalu yang 10 juta itu dicetak di mana? Padahal besok tinggal pemilunya," tukasnya.

Solusinya, lanjut Ray, bersihkan dulu DPT ganda. Baru setelah itu, dimasukkan DPT yang sesungguhnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Nasional
Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Nasional
Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Nasional
UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

Nasional
Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Nasional
Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com