Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Awas... Ambalat Cuma untuk Mengalihkan Isu

Kompas.com - 10/06/2009, 20:06 WIB

SAMARINDA, KOMPAS.com — Klaim sepihak Malaysia atas perairan Ambalat di Indonesia disikapi berbeda oleh kalangan warga Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Namun, mereka meyakini masalah klaim terhadap ambalat bisa diatasi lewat diplomasi yang kuat tanpa harus berperang.  

"Ambalat cuma pengalih perhatian rakyat," kata Carolus Tuah, Direktur Kelompok Kerja (Pokja) 30, organisasi massa antikorupsi di Samarinda, Rabu (10/6).

Isu yang tidak kalah penting bahkan seharusnya terus disorot misalnya penanganan kasus korupsi BLBI dan program pengentasan masyarakat miskin dan pengangguran sebagai dampak krisis keuangan global.  

"Kasus-kasus korupsi, kecurangan pemilu, dan hancurnya lingkungan di Kaltim justru harus lebih disorot daripada ribut-ribut ambalat, apalagi sampai menjadi sukarelawan perang," kata Carolus, warga Samarinda itu. Masalah Ambalat harus diselesaikan lewat diplomasi daripada berperang sebab adu kekuatan senjata menyengsarakan rakyat.

Ketua Lembaga Hak Asasi Manusia Kaltim Yulianus Henock mengatakan bahwa mungkin isu Ambalat menjadi pengalih isu yang lebih penting. Bisa juga Ambalat dimunculkan sebagai momentum pemilihan umum presiden dan wakil presiden.

"Biar bagaimanapun, kejadian di Ambalat menunjukkan bahwa sangat banyak masalah yang harus diatasi bangsa ini, termasuk kedaulatan dan kesejahteraan rakyat perbatasan," kata Yulianus yang juga Ketua Harian Solidaritas Dayak Bersatu Kaltim.

Yulianus mengklaim bahwa kalangan warga dalam komunitasnya siap dilatih untuk membantu TNI mempertahankan hak daulat negara atas ambalat. Namun, jalan terbaik untuk masalah tersebut tetaplah lewat diplomasi.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kaltim Herlan Agussalim menyatakan masalah Ambalat harus diselesaikan lewat diplomasi. "Namun, janganlah lembek terhadap bangsa-bangsa yang ingin meremehkan dan mencederai kedaulatan negara kita," katanya.

Kejadian di Ambalat, menurut Guru Besar Sosiologi Hukum pada Universitas Mulawarman, Sarosa Hamongpranoto, lebih bisa dipahami sebagai upaya Malaysia mengganggu hak daulat Indonesia. "Malaysia belajar dari pengalaman sukses mengambil Sipadan dan Ligitan sehingga ingin coba-coba lagi mengambil wilayah Indonesia lainnya," katanya.

Munculnya posko-posko dan aksi-aksi anti-Malaysia, menurut Sarosa, menunjukkan bahwa rakyat mempertahankan nasionalisme. Rakyat ingin negara kuat dan berwibawa di hadapan bangsa-bangsa lain. "Masalah Ambalat sebaiknya diselesaikan lewat diplomasi dan kejadian lepasnya Sipadan dan Ligitan tidak boleh terulang," katanya.

Sementara itu, sekitar 50 kader dan simpatisan Patriot Nasional (Patron) Kaltim berlatih bela diri di suatu tempat di Kecamatan Palaran, Samarinda. Mereka siap mendukung TNI mempertahankan Ambalat, Laut Sulawesi, yang dekat dengan daratan Kaltim.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com