Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kaban: PBB Siap Koalisi Kembali dengan Demokrat

Kompas.com - 12/04/2009, 17:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com- Ketua Umum Partai Bulan Bintang MS Kaban menyatakan kesiapan partainya untuk kembali berkoalisi dengan Partai Demokrat, baik di pemerintahan maupun parlemen, termasuk menandatangani kontrak politik yang disyaratkan Demokrat .

"Meski masih bersifat sementara, hasil hitung cepat (quick count) sudah menyebutkan Demokrat sebagai pemenang Pemilu 2009. PBB sebagai parpol harus melihat hal itu dengan menentukan langkah selanjutnya. Dan kami memutuskan untuk kembali meneruskan koalisi yang sudah terbangun selama ini," ujar MS Kaban di Jakarta, Minggu (12/4). 

Menurut Kaban, hasil kerja pemerintahan yang saat ini sedang berjalan sudah cukup bagus, sehingga membutuhkan kesinambungan kepemimpinan untuk menuntaskan pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai.

"PBB itu berorientasi pada rakyat, bukan bagi-bagi kekuasaan. Dan menurut PBB, kinerja pemerintahan yang dibangun dalam koalisi saat ini sudah memberikan perubahan positif bagi rakyat sehingga semua itu harus dilanjutkan untuk menuntaskan berbagai pekerjaan rumah yang belum selesai," ujarnya.

Kontrak politik 
Kaban juga sependapat dengan rencana Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang akan mengatur mekanisme koalisi dalam sebuah kontrak politik. Karena itu, PBB berharap Partai Demokrat dapat segera merumuskan bentuk kontrak politik yang menjadi prasyarat koalisi itu. 

"Saya setuju dengan rencana Demokrat yang akan mengatur koalisi itu dalam sebuah kontrak politik. Itu nantinya akan menjadi semacam code of conduct bagi seluruh parpol yang berkoalisi. Saya harap dapat segera diformulasikan agar parpol-parpol yang berencana berkoalisi dapat membahasnya di internal partai," katanya. 

Berdasarkan pengalaman PBB saat berkoalisi dengan Partai Demokrat selama ini, lanjut Kaban, kontrak politik tidak akan membelenggu otonomi partai.  Sebaliknya, kata dia, kontrak itu justru akan memberi arah berjalannya koalisi karena berisi agenda-agenda yang menjadi komitmen bersama. 

"Jadi bukan Partai Demokrat secara sepihak yang membuat code of conduct itu. Kode etik itu disusun dan dibahas bersama. Itu akan menjadi ikatan yang baik untuk menjadi pegangan parpol yang duduk di parlemen maupun di pemerintahan," ujarnya. 

Dalam kesempatan itu, Kaban tetap optimis partai yang dipimpinnya mampu memenuhi kuota "parliamentary threshold" sebesar 2,5 persen. "Kita harus optimis dan harus yakin kuota itu bisa dipenuhi," tegasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com