Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kaban: PBB Siap Koalisi Kembali dengan Demokrat

Kompas.com - 12/04/2009, 17:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com- Ketua Umum Partai Bulan Bintang MS Kaban menyatakan kesiapan partainya untuk kembali berkoalisi dengan Partai Demokrat, baik di pemerintahan maupun parlemen, termasuk menandatangani kontrak politik yang disyaratkan Demokrat .

"Meski masih bersifat sementara, hasil hitung cepat (quick count) sudah menyebutkan Demokrat sebagai pemenang Pemilu 2009. PBB sebagai parpol harus melihat hal itu dengan menentukan langkah selanjutnya. Dan kami memutuskan untuk kembali meneruskan koalisi yang sudah terbangun selama ini," ujar MS Kaban di Jakarta, Minggu (12/4). 

Menurut Kaban, hasil kerja pemerintahan yang saat ini sedang berjalan sudah cukup bagus, sehingga membutuhkan kesinambungan kepemimpinan untuk menuntaskan pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai.

"PBB itu berorientasi pada rakyat, bukan bagi-bagi kekuasaan. Dan menurut PBB, kinerja pemerintahan yang dibangun dalam koalisi saat ini sudah memberikan perubahan positif bagi rakyat sehingga semua itu harus dilanjutkan untuk menuntaskan berbagai pekerjaan rumah yang belum selesai," ujarnya.

Kontrak politik 
Kaban juga sependapat dengan rencana Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang akan mengatur mekanisme koalisi dalam sebuah kontrak politik. Karena itu, PBB berharap Partai Demokrat dapat segera merumuskan bentuk kontrak politik yang menjadi prasyarat koalisi itu. 

"Saya setuju dengan rencana Demokrat yang akan mengatur koalisi itu dalam sebuah kontrak politik. Itu nantinya akan menjadi semacam code of conduct bagi seluruh parpol yang berkoalisi. Saya harap dapat segera diformulasikan agar parpol-parpol yang berencana berkoalisi dapat membahasnya di internal partai," katanya. 

Berdasarkan pengalaman PBB saat berkoalisi dengan Partai Demokrat selama ini, lanjut Kaban, kontrak politik tidak akan membelenggu otonomi partai.  Sebaliknya, kata dia, kontrak itu justru akan memberi arah berjalannya koalisi karena berisi agenda-agenda yang menjadi komitmen bersama. 

"Jadi bukan Partai Demokrat secara sepihak yang membuat code of conduct itu. Kode etik itu disusun dan dibahas bersama. Itu akan menjadi ikatan yang baik untuk menjadi pegangan parpol yang duduk di parlemen maupun di pemerintahan," ujarnya. 

Dalam kesempatan itu, Kaban tetap optimis partai yang dipimpinnya mampu memenuhi kuota "parliamentary threshold" sebesar 2,5 persen. "Kita harus optimis dan harus yakin kuota itu bisa dipenuhi," tegasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Besar Sigar Djojohadikusumo Gelar Syukuran Terpilihnya Prabowo Presiden RI di Langowan

Keluarga Besar Sigar Djojohadikusumo Gelar Syukuran Terpilihnya Prabowo Presiden RI di Langowan

Nasional
Banyak Keterlambatan, Ketepatan Penerbangan Jemaah Haji Baru 86,99 Persen

Banyak Keterlambatan, Ketepatan Penerbangan Jemaah Haji Baru 86,99 Persen

Nasional
Kemenhub Catat 48 Keterlambatan Penerbangan Jemaah Haji, Paling Banyak Garuda Indonesia

Kemenhub Catat 48 Keterlambatan Penerbangan Jemaah Haji, Paling Banyak Garuda Indonesia

Nasional
PSI: Putusan MA Tak Ada Kaitannya dengan PSI maupun Mas Kaesang

PSI: Putusan MA Tak Ada Kaitannya dengan PSI maupun Mas Kaesang

Nasional
Kunker ke Sichuan, Puan Dorong Peningkatan Kerja Sama RI-RRC

Kunker ke Sichuan, Puan Dorong Peningkatan Kerja Sama RI-RRC

Nasional
Jokowi Beri Ormas izin Usaha Tambang, PGI: Jangan Kesampingkan Tugas Utama Membina Umat

Jokowi Beri Ormas izin Usaha Tambang, PGI: Jangan Kesampingkan Tugas Utama Membina Umat

Nasional
MA Persilakan KY Dalami Putusan Batas Usia Calon Kepala Daerah

MA Persilakan KY Dalami Putusan Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Tingkatkan Pelayanan, Pertamina Patra Niaga Integrasikan Sistem Per 1 Juni 2024

Tingkatkan Pelayanan, Pertamina Patra Niaga Integrasikan Sistem Per 1 Juni 2024

Nasional
Politik Belah Bambu, PDI-P Bantah Tudingan Projo yang Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo

Politik Belah Bambu, PDI-P Bantah Tudingan Projo yang Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo

Nasional
Narasi Anak Muda Maju Pilkada Usai Putusan MA Dianggap Cuma Pemanis

Narasi Anak Muda Maju Pilkada Usai Putusan MA Dianggap Cuma Pemanis

Nasional
Putusan MA Dianggap Pragmatisme Politik Jokowi demi Kaesang

Putusan MA Dianggap Pragmatisme Politik Jokowi demi Kaesang

Nasional
Prabowo Minta AS dan China Bijak supaya Tak Bawa Bencana

Prabowo Minta AS dan China Bijak supaya Tak Bawa Bencana

Nasional
Putusan MA Dianggap Semakin Menggerus Rasa Keadilan Masyarakat

Putusan MA Dianggap Semakin Menggerus Rasa Keadilan Masyarakat

Nasional
Prabowo Serukan Investigasi Komprehensif Atas Peristiwa yang Terjadi di Rafah

Prabowo Serukan Investigasi Komprehensif Atas Peristiwa yang Terjadi di Rafah

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Tahu Arah Pernyataan Wapres | Saudi Deportasi 22 WNI Palsukan Visa Haji

[POPULER NASIONAL] PDI-P Tahu Arah Pernyataan Wapres | Saudi Deportasi 22 WNI Palsukan Visa Haji

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com