Pemerintah dan Komisi I Sepakat Bentuk Panja Bahas Ratifikasi Kerja Sama Pertahanan Indonesia dengan 5 Negara

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi I sepakat membentuk panitia kerja (panja) untuk membahas lima rancangan undang-undang (RUU) untuk meratifikasi kerja sama Indonesia di bidang pertahanan dengan lima negara.

Kesepakatan itu diambil usai Komisi I menggelar rapat kerja dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dan Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra di Kompleks Parlemen, Rabu (19/6/2024).

Adapun kelima negara itu yakni India, Perancis, Kamboja, Brasil, dan Uni Emirat Arab.

"Perjanjian kerja sama pertahanan dengan mitra dibuat untuk mendapatkan manfaat strategis, antara lain peningkatan kapasitas pertahanan, transfer teknologi, riset bersama, peningkatan kapasitas SDM di bidang pertahanan. Kerja sama semacam ini semakin penting untuk dilakukan guna meningkatkan ketahanan nasional Indonesia,” kata Retno di ruang rapat.

Baca juga: Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Anggota Fraksi Golkar, Christina Aryani, mengatakan, fraksinya mendukung pembahasan lima RUU itu sebagai langkah kerja sama RI dengan negara lain di bidang pertahanan.

"Tujuan yang sungguh luhur ini perlu ditopang dengan upaya-upaya kerja sama dengan negara-negara lain, dengan membangun interaksi global, dan merekatkan tali persahabatan antar negara, serta mengaiteratkan kebatinan pemerintah negara Indonesia dengan negara-negara lain di dunia," ucap Christina.

Sementara itu, anggota Fraksi Partai Gerindra, Subarna, mengatakan bahwa aspek pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat fundamental dalam menjamin kelangsungan suatu negara.

Menurutnya, kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dan gangguan dari luar atau dalam negeri merupakan syarat mutlak bagi negara mempertahankan kedaulatannya.

Baca juga: Komisi I DPR Sentil Jokowi yang Lebih Dengarkan Projo ketimbang Lemhannas

"Jadi sangat penting menjaga (hubungan kerja sama) dengan pemerintah kelima negara tersebut di atas untuk memelihara stabilitas regional maupun internasional," tutur dia.

Setelah mendengarkan pandangan mini sembilan fraksi, Wakil Ketua Komisi I yang menjadi pimpinan raker, Teuku Riefky Harsya, meminta fraksi dan pemerintah agar menugaskan perwakilannya masing-masing ke dalam panja.

“Selanjutnya kita telah menyelesaikan rangkaian rapat dan juga mendengarkan juga tanggapan dari sembilan fraksi, termasuk kesepakatan untuk DIM RUU dan DIM penjelasan yang ditugaskan kepada Panja untuk selanjutnya, kemudian masing-masing Komisi I DPR dan pemerintah akan membentuk panja,” kata Teuku Riefky.