Komisi I DPR Rapat soal Palestina, Prabowo Tak Hadir karena Ada Agenda dengan Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi I DPR menggelar rapat kerja terkait hibah senjata dan amunisi, serta misi kemanusiaan Indonesia ke Palestina.

Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto tidak hadir dalam rapat ini.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, Kamis (6/6/2024), Prabowo tampak diwakili oleh Wamenhan M Herindra.

Selain itu, terlihat Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Dirjen PPR Kemenkeu hadir di lokasi.

Baca juga: Menlu: Situasi di Palestina Semakin Buruk, All Eyes on Palestine, Gaza, Rafah

Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid menjelaskan, Prabowo sudah memiliki agenda khusus yang telah terjadwal, sehingga tidak bisa menghadiri rapat.

Meutya menyebut Prabowo sedang menghadiri agenda yang sama dengan Presiden Joko Widodo.

Selain itu, pihaknya juga sudah menerima surat perihal ketidakhadiran Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

"Surat Menhan RI Nomor B/1012/6/2024 tertanggal 5 Juni 2024 yang menjelaskan bahwa Menhan mendelegasikan kepada Wamenhan untuk hadir dalam raker Komisi I DPR pada hari ini karena ada agenda khusus yang sudah terjadwal. Ini kami tunjukkan suratnya sudah ada. Jadi ketidakhadiran beliau sudah ada surat resmi," ujar Meutya.

"Dan kami dengar dari Pak Wamen, beliau ada agenda dengan Presiden saat ini. Jadi ini clear untuk Pak Wamen hadir, dasar hukumnya kuat mewakili Pak Menhan," sambungnya.

Baca juga: Pengamat Sebut Pemerintahan Jokowi dan Prabowo Bisa Saling Sandera karena IKN

Meutya memaparkan, dalam rapat kali ini, mereka akan membahas dua agenda, yakni penerimaan dan penyerahan hibah senjata serta kesiapan pemerintah untuk mendukung misi kemanusiaan di Palestina.

Dia menjelaskan, Indonesia menerima hibah berupa 2.618 butir amunisi dari Brunei Darussalam senilai Rp 58,4 miliar, sekaligus mengirim hibah berupa senjata dan amunisi kepada Pasukan Khusus Angkatan Darat Kerajaan Kamboja senilai Rp 8,8 miliar.

"Kemudian surat kedua, surat Menhan tanggal 19 Desember disampaikan permohonan persetujuan penerimaan hibah 1 unit kapal Patrol Combat Corvette atau PCC dari pemerintah Korsel kepada TNI AL," imbuh Meutya.