Sebut Pilkada Langsung Hambat Pembangunan, Mendagri Dianggap Tak Baca Situasi dengan Tepat

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dianggap tak membaca situasi dengan tepat ketika menyatakan bahwa pilkada langsung menghambat pembangunan.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati, menegaskan bahwa pangkal masalah bukan terletak pada asas pemungutan suara secara langsung.

"Tapi desain keserentakan pemilu kita yang menjadikan koalisinya jadi tidak sebangun antara pemerintahan, baik pusat dan daerah termasuk antara provinsi dan kabupaten/kota," kata perempuan yang akrab disapa Ninis itu kepada Kompas.com, Selasa (11/6/2024).

Baca juga: Mendagri Tito Karnavian Anggap Pilkada Langsung Bisa Hambat Pembangunan

Pada Pilpres 2024, partai-partai politik membangun koalisi untuk mengusung dan mendukung capres-cawapres jagoan mereka.

Namun, pada pileg, tak sedikit dari mereka yang justru menggugat partai politik sekoalisi dalam sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

Lalu, jelang Pilkada 2024, perkubuan itu cair kembali menyesuaikan dengan konfigurasi kursi DPRD masing-masing hasil Pileg 2024, guna membangun koalisi mendukung pasangan calon kepala daerah jagoannya.

Di samping itu, desain keserentakan pemilu dan pilkada juga dianggap perlu dievaluasi.

"Sekarang desain keserentakan pemilu kita ada pemilu 5 kotak, lalu dilanjut pilkada serentak di seluruh daerah. Sehingga bangunan koalisinya jadi tidak sebangun antarpemerintahan," jelas Ninis.

Baca juga: Wacana Kembalikan Pilpres Tak Langsung, Legislatif Dianggap Gagal dan Merusak Demokrasi

Menurut Perludem, idealnya, penyelenggaraan pemilu dibagi untuk konteks nasional dan lokal.

Pada pemilu nasional, warga hanya perlu mencoblos surat suara pilpres, pileg DPR RI, dan pileg DPD RI.

Lalu, pada pemilu lokal, warga akan memilih pasangan calon kepala daerah, pileg DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

"Jadi yang diserentakkan itu adalah eksekutif dan legislatifnya untuk setiap tingkatan, atau pemilu nasional-pemilu daerah. Jadi ada selang waktu antara pemilu nasional dan pemilu daerah. Tidak semua ditumpuk di tahun yang sama," jelas Ninis.

Baca juga: Masalah Lahan Jadi Kendala Pembangunan IKN, Mendagri Janji Bantu Basuki Hadimuljono

Sebelumnya diberitakan, dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/6/2024), Mendagri Tito Karnavian mengeklaim pilkada langsung kerap membuat hubungan antara gubernur dan bupati atau wali kota tak akur karena urusan politik.

“Kita melihat bahwa ini momentum untuk menyelesaikan pembangunan tanpa hambatan politik, karena kalau kita alami selama ini sering terjadi hubungan kurang harmonis antara gubernur dengan bupati/wali kota,” ujar Tito.

Ia menyebutkan, perbedaan partai politik (parpol) para kepala daerah yang dipilih langsung oleh masyarakat sering menimbulkan ketidakkompakan.