Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dewas Keluhkan Pimpinan KPK Kerap Komentari Perkara Etik, Sebut Tak Elok

Kompas.com - 06/06/2024, 06:32 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tumpak Panggabean merasa gusar dengan sikap pimpinan KPK yang sering mengomentari pemeriksaan dugaan pelanggaran etika yang sedang dilakukan oleh Dewas KPK.

Menurutnya, komentar tersebut bisa memengaruhi persepsi publik terhadap Dewas KPK.

Tumpak menegaskan, apa yang pimpinan KPK lakukan itu tidak elok.

Hal tersebut Tumpak sampaikan dalam rapat kerja antara Komisi III DPR dan Dewas KPK di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (5/6/2024).

Baca juga: Di DPR, Dewas Cerita Dilaporkan ke Polisi oleh Pimpinan KPK

"Pimpinan juga sering menyatakan pernyataan-pernyataan di media yang sering menimbulkan persepsi negatif terhadap lembaga. Kita bisa lihat saja pernyataan-pernyataan ini juga merupakan hal yang menurut kami kurang eloklah," ujar Tumpak.

Tumpak menjelaskan, pimpinan KPK kerap ikut berkomentar terhadap perkara yang sedang menimpa pimpinan lain.

Baca juga: Dewas Sebut KPK Periode Sekarang Paling Tak Enak, Alex: Dari Dulu di Sini Enggak Enak

Ketika seorang pimpinan KPK diperiksa Dewas karena diduga melakukan pelanggaran kode etik, pimpinan KPK lain justru memberi komentar negatif.

"Dewas sedang memeriksa seorang pimpinan KPK, tahu-tahu pimpinan KPK lain berkomentar, 'itu menurut saya tidak ada pelanggaran etiknya'. Itu kan tidak pas," tuturnya.

"Sama saja seumpamanya kalau penyidik kami sedang mengusut perkara tindak pidana korupsi, terus kami Dewas mengatakan, 'itu tidak terbukti', di depan publik, ya enggak benar dong," sambung Tumpak.

Baca juga: Ketua Komisi III DPR Sebut UU KPK Bisa Direvisi karena Banyak yang Komplain

Maka dari itu, kata Tumpak, pimpinan KPK lain seharusnya tidak ikut berkomentar terhadap perkara apapun yang disidangkan Dewas.

Dia menyebut sikap pimpinan KPK yang seperti itulah yang menghambat kinerja Dewas KPK.

"Kami sedang melakukan pemeriksaan, tapi yang lain terus berkomentar, 'Menurut saya, saya yakin tidak ada itu pelanggaran etik', komentar-komentar itu sering menimbulkan tidak baik dan negatif, menurut saya kurang pas dan suatu kendala," imbuhnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KY Sebut Tak Terdampak Ganguan PDN

KY Sebut Tak Terdampak Ganguan PDN

Nasional
Prabowo Kumpulkan Ketum Parpol KIM Plus Erick Thohir di Kemenhan, Bahas Apa?

Prabowo Kumpulkan Ketum Parpol KIM Plus Erick Thohir di Kemenhan, Bahas Apa?

Nasional
Polri Hormati Langkah Pihak Pegi Setiawan Ajukan Praperadilan

Polri Hormati Langkah Pihak Pegi Setiawan Ajukan Praperadilan

Nasional
Prabowo Mangkir Panggilan PTUN soal Gugatan Bintang 4, Pilih Hadiri Penyematan Bintang Bhayangkara Utama Polri

Prabowo Mangkir Panggilan PTUN soal Gugatan Bintang 4, Pilih Hadiri Penyematan Bintang Bhayangkara Utama Polri

Nasional
Respons Gerindra dan PAN Saat Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Menurun

Respons Gerindra dan PAN Saat Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Menurun

Nasional
Gerindra Tak Paksakan Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jakarta

Gerindra Tak Paksakan Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jakarta

Nasional
Rangkaian Puncak Haji Berakhir, 295 Jemaah Dibadalkan

Rangkaian Puncak Haji Berakhir, 295 Jemaah Dibadalkan

Nasional
Gerindra: Memang Anies Sudah 'Fix' Maju di Jakarta? Enggak Juga

Gerindra: Memang Anies Sudah "Fix" Maju di Jakarta? Enggak Juga

Nasional
Alasan Polri Beri Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama ke Prabowo: Berjasa Besar

Alasan Polri Beri Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama ke Prabowo: Berjasa Besar

Nasional
Kuota Tambahan Haji Reguler Dialihkan ke Haji Plus, Gus Muhaimin: Mencederai Rasa Keadilan

Kuota Tambahan Haji Reguler Dialihkan ke Haji Plus, Gus Muhaimin: Mencederai Rasa Keadilan

Nasional
Polri Klaim Penyidik Tak Asal-asalan Tetapkan Pegi Setiawan Jadi Tersangka Pembunuhan 'Vina Cirebon'

Polri Klaim Penyidik Tak Asal-asalan Tetapkan Pegi Setiawan Jadi Tersangka Pembunuhan "Vina Cirebon"

Nasional
Menkominfo Janji Pulihkan Layanan Publik Terdampak Gangguan Pusat Data Nasional Secepatnya

Menkominfo Janji Pulihkan Layanan Publik Terdampak Gangguan Pusat Data Nasional Secepatnya

Nasional
Terdampak Gangguan PDN, Dirjen Imigrasi Minta Warga yang ke Luar Negeri Datangi Bandara Lebih Awal

Terdampak Gangguan PDN, Dirjen Imigrasi Minta Warga yang ke Luar Negeri Datangi Bandara Lebih Awal

Nasional
Kapolri Sematkan Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama ke Prabowo

Kapolri Sematkan Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama ke Prabowo

Nasional
Dihukum 6 Tahun Bui, Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan Pertimbangkan Kasasi

Dihukum 6 Tahun Bui, Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan Pertimbangkan Kasasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com