Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Dinilai Kurang Inklusif ketimbang Tim Transisi Era Jokowi

Kompas.com - 04/06/2024, 10:55 WIB
Novianti Setuningsih

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi mengatakan, tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran kurang inklusif karena hanya berisi elite Partai Gerindra.

Padahal, menurut Burhanuddin, Prabowo Subianto memenangkan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 berkat dukung Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang terdiri dari sejumlah partai politik (parpol) di parlemen seperti Partai Golkar, Demokrat, dan Partai Amanat Nasional (PAN).

“Wajah tim yang dibuat Prabowo kurang inklusif ya, karena hanya tampilkan wajah dari Partai Gerindra saja. Sementara pendukung Prabowo kan bukan hanya dari Partai Gerindra,” ujar Burhanuddin dalam program Kompas Petang di Kompas TV, Senin (3/6/2024).

Dia lantas membandingkan dengan tim transisi yang dibentuk Joko Widodo (Jokowi) pada 2014, ketika terpilih menjadi Presiden RI dan menggantikan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Baca juga: Sri Mulyani Tekankan Prinsip Kehati-hatian Susun Anggaran Usai Terima Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran

Menurut Burhanuddin, saat itu tim transisi yang dibentuk Jokowi sangat lengkap diisi perwakilan partai politik (parpol) pendukung, relawan, hingga akademisi.

“Kalau kita lihat misalnya tim transisi Jokowi ketika menggantikan Pak SBY (tahun) 2014 itukan ada tim transisi. Timnya jauh lebih inklusif mewakili dari berbagai macam kekuatan partai maupun kelompok relawan, akademisi, NGO (lembaga swadaya masyakarat/LSM) itu ada semua,” katanya.

Oleh karena itu, Burhanuddin menyarankan agar Presiden RI terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto membentuk tim transisi yang lebih inklusif.

“Saya menduga ini baru awal ya, jadi mungkin belum sepenuhnya terbentuk sehingga terkesan semuanya datang dari Partai Gerindra saja. Tetapi, lagi-lagi Pak Prabowo yang tahu,” ujarnya.

Baca juga: Mengenal Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Diisi Petinggi Gerindra

Sebagaimana diketahui, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bakal dilakukan pada 20 Oktober 2024.

Untuk memastikan transisi pemerintahan berjalan dengan cepat dan lancar dibentuk Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran yang diketuai oleh Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.

Selanjutnya, wakil ketua dipegang oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani. Sedangkan anggota ada Tommy Dwijandono, Budisatrio Djiwandono, Prasetyo Hadi, dan Sugiono.

Namun, tidak ada nama elite atau kader partai koalisi dalam gugus tugas tersebut. Padahal, Prabowo-Gibran menang Pilpres 2024 berkat dukungan KIM yang terdiri dari Partai Gerindra, Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Garuda, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Partai Gelora.

Baca juga: Soal Komposisi Gugus Tugas Sinkronisasi, Demokrat: Itu Hak Prabowo sebagai Presiden Terpilih

Menanggapi tidak adanya partai koalisi tersebut, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan, Gugus Tugas Sinkronisasi masih merupakan tim kecil yang bakal membahas hal paling strategis dalam proses transisi pemerintahan dari Jokowi-Ma’ruf Amin ke Prabowo-Gibran.

“Baru tim kecil saja karena yang dibahas memang pertama nih soal-soal yang paling strategis dahulu. Karena itu memang kita belum, mungkin ya Pak Prabowo belum melibatkan terlalu banyak orang,” ujar Habiburokhman dikutip dari Kompas TV, Selasa (4/6/2024).

Namun, dia meyakini bahwa ke depannya banyak pihak bakal dilibatkan dalam proses sinkronisasi untuk memuluskan proses transisi pemerintahan tersebut.

“Pada proses berikutnya dipastikan ya, namanya sinkronisasi kan tentu harus lengkap,” kata Habiburokhman.

Hanya saja, dia menyerahkan perihal pembentukan tim hingga anggotanya kepada Presiden RI terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto. Termasuk, perihal pelibatan partai Koalisi Indonesia Maju lainnya dalam tim tersebut.

“Saya tidak dalam kapasitas menyampaikan akan seperti itu tapi logikanya semakin dekat ke pembentukan pemerintahan yang baru tentu pembahasan soal sinkronisasi pasti akan melibatkan semakin banyak pihak,” ujarnya.

Baca juga: Kata Gerindra soal Pelibatan Partai Koalisi di Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

Nasional
Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Nasional
Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Nasional
Satgas Judi 'Online' Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Satgas Judi "Online" Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Nasional
Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi 'Online'

Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi "Online"

Nasional
Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi 'Online'

Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi "Online"

Nasional
Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com