JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto menyinggung masih banyak rekomendasi tim transisi yang tidak dijalankan oleh Presiden Joko Widodo.
Hasto menyampaikan ini karena masuk dalam tim transisi era Jokowi.
Hal ini diungkapkan Hasto usai ditanya tentang Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran yang baru terbentuk dan sudah bertemu Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Hasto sendiri tak mempersoalkan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran yang menemui Sri Mulyani.
'Ya, bertemu saja, enggak apa-apa. Dulu pada masa Pak Jokowi ketika menjadi presiden, kami tim transisi juga bertemu. Meskipun rekomendasinya banyak yang tidak dijalankan," kata Hasto ditemui di Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, Senin (3/6/2024).
Baca juga: Hasto Beri Sinyal PDI-P Bakal Lawan Calon Didukung Jokowi di Pilkada 2024
Saat itu, kata Hasto, tim transisi berharap Jokowi bisa memberantas mafia, mulai dari minyak hingga pangan.
Menurutnya, mafia-mafia itu tidak akan ada apabila supremasi hukum ditegakkan dalam pemerintahan.
Di lain sisi, mafia hukum tidak akan eksis jika tidak dekat dengan lingkaran penguasa.
"Karena semuanya hanya akan ada, hanya akan eksis kalau punya akses kekuasaan. Ketika Istana itu bisa menjadi lambang supremasi penegakan hukum, maka enggak akan ada mafia-mafia itu," ujar Hasto.
"Tapi itu kan tidak dijalankan," sebut dia.
Sebelumnya diberitakan, Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran menemui Sri Mulyani dan jajaran di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Jumat (31/5/2024).
Gugus tugas yang diketuai oleh Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad ini melakukan pembicaraan mengenai proses transisi pemerintahan yang berkaitan dengan anggaran.
Baca juga: Jokowi Kunker ke Kalimantan Timur Usai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur
Mengingat, pemerintahan yang sekarang dalam proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi, Ahmad Muzani, pembentukan tim dan sinkronisasi ini adalah amanat dari Presiden RI terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto.
“Ini adalah Tim Gugus Sinkronisasi Prabowo-Gibran yang diminta oleh Presiden terpilih untuk melakukan sinkronisasi dengan kementerian-kementerian untuk mempersiapkan proses pemerintahan Prabowo-Gibran setelah beliau dilantik menjadi Presiden RI tanggal 20 Oktober (2024),” kata Muzani dikutip dari Kompas TV, Jumat.
Muzani mengatakan, Presiden terpilih Prabowo Subianto berharap agar proses sinkronisasi transisi pemerintahan ini berjalan dengan baik sehingga pemerintahan mendatang tidak terlalu lama melakukan proses transisi.
"Beliau berharap bahwa proses sinkronisasi bisa berjalan baik karena beliau ingin pada pemerintahan yang akan datang tidak memakan waktu yang terlalu lama untuk proses transisi sehingga pemerintahan yang akan datang bisa cepat pada pelaksanaan program yang merupakan janji kampanye pada saat pemilihan umum yang lalu,” ujar Muzani.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.