Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Peringati Hari Lahir Pancasila, AHY: Pancasila Harus Diterapkan dalam Kehidupan Bernegara

Kompas.com - 01/06/2024, 20:27 WIB
A P Sari

Penulis

KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menghadiri Upacara Hari Lahir Pancasila 2024 di Lapangan Garuda, Blok Rokan, Kota Dumai, Sabtu (1/6/2024).

AHY mengatakan, upacara itu diikuti secara khidmat karena merupakan salah satu momen untuk mempersatukan bangsa.

"Kita tahu Pancasila sebagai dasar negara, sebagai way of life bagi generasi penerus bangsa," tutur AHY melalui siaran persnya, Sabtu.

Pada peringatan acara bertemakan “Pancasila Jiwa Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Emas Tahun 2045” itu, AHY terlihat mengenakan pakaian adat Melayu Pekanbaru yang dibuat dari tenun asli, lengkap dengan teluk belanga (topi), baju kerah cekak musang, kain samping, bengkung (tali pinggang), selempang, keris, dan tanjak.

Baca juga: Resmikan Layanan Elektronik di Pekanbaru, Menteri AHY Harap Pelayanan Sertifikat-el Lebih Cepat dan Aman

Warna baju yang dikenakan adalah biru dengan corak kuning keemasan yang melambangkan kejayaan.

Sebagai informasi, Blok Rokan dipilih sebagai lokasi acara puncak Hari Lahir Pancasila 2024 karena menunjukkan simbol ketahanan energi Indonesia.

AHY menilai, nilai-nilai Pancasila harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan tidak boleh dikultuskan.

"Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara, sehingga Indonesia bisa semakin maju dan makmur pada masa depan," ungkapnya.

Tidak lupa, AHY meminta Kementerian ATR/BPN di mana pun berada harus selalu berpedoman dan berpegang teguh pada Pancasila.

Baca juga: Deklarasikan 14 Kota Lengkap di 7 Provinsi, Menteri AHY Jelaskan Keuntungan Kota dan Kabupaten Lengkap

"Karena itu sebagai guidance yang membawa kita bukan hanya bersatu sebagai bangsa, tapi juga Insya Allah semakin maju, makmur, dan sejahtera," ucapnya.

Adapun Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo bertugas sebagai pembaca Pancasila, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) AA LaNyalla Mahmud Mattalitti sebagai pembaca Undang-undang Dasar (UUD) 1945, serta Menteri Koodrinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy sebagai pembaca doa.

Sederet menteri dan pejabat yang hadir, antara lain Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, serta Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi.

Hadir pula, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, serta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Listyo Sigit Prabowo.

Baca juga: INA Digital Govtech Diluncurkan Jokowi, AHY Ogah Ketinggalan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

Nasional
Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Nasional
Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Nasional
Satgas Judi 'Online' Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Satgas Judi "Online" Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Nasional
Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi 'Online'

Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi "Online"

Nasional
Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi 'Online'

Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi "Online"

Nasional
Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

Nasional
Muhadjir Usul Sanksi Pelaku Judi 'Online' Sebaiknya Diperberat

Muhadjir Usul Sanksi Pelaku Judi "Online" Sebaiknya Diperberat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com