Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SYL dan Istri Disebut Beli Serum Wajah dari Jepang Pakai Uang Kementan

Kompas.com - 29/05/2024, 17:36 WIB
Singgih Wiryono,
Ardito Ramadhan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Laboratorium Klinik Utama Biro Umum dan Pengadaan Kementaerian Pertanian (Kementan) Yuli Yudiyani Wahyuningsih mengungkapkan, eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan istrinya meminta dibelikan serum wajah dari Jepang setiap satu bulan sekali.

Hal ini disampaikan Yuli saat dihadirkan sebagai saksi sidang kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian yang menjerat SYL, Rabu (29/5/2024).

"(Pembelian) Skincare itu dilaksanakan setiap 9 bulan sekali. Serum muka ada dari Jepang kalau nggak salah, Sinsui dari Jepang, tapi itu cuma dua kali pembelian," kata Yuli di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu.

Baca juga: Momen Istri, Anak, dan Cucu Peluk SYL Jelang Sidang

Yuli megaku dirinya diminta langsung oleh SYL untuk membeli serun wajah tersebut.

Ia menyebutkan, satu buah serum wajah itu dibanderol seharga Rp 3,3 juta-3,5 juta dan dibeli menggunakan anggaran Biro Umum Kementan.

"Itu untuk pembelian seperti serum muka, atau ada obat yang dari Jepang itu apa dianggarka enggak, tahu enggak Saudara?," tanya hakim.

"Kami masalah sampai batas mana anggaran untuk kesehatan Bapak Ibu Menteri kami nggak tahu berapa," jawab Yuli.

Yuli mengatakan, setiap kebutuhan kesehatan SYL dan istrinya, termasuk skincare yang diminta tersebut, dianggarkan lewat Biro Umum.

Baca juga: Ditanya Hakim soal Biaya “Skincare”, Istri SYL: Apa Saya Masih Cocok? Saya Sudah Tua

"Saya koordinasinya dengan Pak Gempur dan Bu Karina," kata Yuli.

Diketahui, Gempur Aditya adalah Mantan Koordinator Pemeliharaan Biro Umum dan Pengadaan Kementerian Pertanian.

Kesaksian Yuli ini senada dengan kesaksian Gempur saat menjadi saksi dalam sidag kasus SYL pada 22 April 2024 lalu.

Gempur mengatakan, ajudan SYL bernama Panji sering meminta anggaran untuk perawatan dan skincare untuk SYL.

Baca juga: Istri Ungkap SYL Suka Marah jika Ia Masih Beli Tas

Dalam perkara ini, jaksa KPK mendakwa SYL menerima uang sebesar Rp 44,5 miliar hasil memeras anak buah dan direktorat di Kementan untuk kepentingan pribadi dan keluarga.

Pemerasan ini disebut dilakukan SYL dengan memerintahkan eks Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan, Muhammad Hatta; dan eks Sekjen Kementan, Kasdi Subagyono; Staf Khusus Bidang Kebijakan, Imam Mujahidin Fahmid, dan ajudannya, Panji Harjanto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Nasional
Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Nasional
Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Nasional
Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Nasional
KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Nasional
Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: 'Nusantara Baru, Indonesia Maju'

Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: "Nusantara Baru, Indonesia Maju"

Nasional
KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com