Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SOROT POLITIK

Pemprov DKJ Diamanatkan Bentuk Dana Abadi Kebudayaan, Fahira Idris Paparkan 6 Poin Penting

Kompas.com - 27/05/2024, 18:28 WIB
Inang Sh ,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ) memberi kewenangan khusus dalam bidang kebudayaan, salah satunya menyusun Dana Abadi Kebudayaan.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) Daerah Pemilihan (Dapil) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta Fahira Idris mengatakan, pembentukan Dana Abadi Kebudayaan melalui peraturan daerah (perda) harus didesain sedemikian rupa.

Dengan demikian, Dana Abadi Kebudayaan efektif menjadikan Jakarta kota global yang kaya akan identitas budaya lokal dan menempatkannya sebagai pusat kegiatan kebudayaan yang penting di dunia. 

Sebab, kata Fahira, Dana Abadi Kebudayaan bukan sekadar soal penyaluran dana untuk kebudayaan, tetapi harus dimulai dari sisi badan pengelolanya hingga kreativitas pendanaan itu sendiri.

Dia mencontohkan, pemajuan kebudayaan Betawi dan kebudayaan lain yang berkembang di Jakarta membutuhkan stabilitas pembiayaan yang dijamin Dana Abadi Kebudayaan. 

Baca juga: Soal Polemik UKT, Fahira Idris Sebut Paradigma Pendidikan Tinggi Perlu Dibenahi

“Hal tersebut penting agar Jakarta bisa merancang dan melaksanakan program-program kebudayaan yang lebih inovatif dan berdampak jangka panjang,” ujarnya.

Dia mengatakan itu Idris di sela-sela Focus Group Discussion (FGD) “Membangun Kota Global Berbasis Adat dan Budaya” yang diselenggarakan oleh Ditjen Otda Kemendagri dan Bamus Betawi di Jakarta, Senin (27/5/2024).

Untuk memastikan efektivitas Dana Abadi Kebudayaan di Jakarta, Fahira memaparkan enam poin penting yang perlu dilakukan.

Pertama, Dana Abadi Kebudayaan harus diisi atau dikelola para para ahli di bidang kebudayaan, keuangan, dan manajemen. 

“Tujuannya agar dana bisa dikelola secara profesional dan sesuai dengan tujuannya. Mereka yang dipercaya mengelola Dana Abadi Kebudayaan harus orang-orang profesional dan juga independen,” katanya dalam siaran persnya, Senin.

Kedua, transparan dan proporsional. Ketiga, proses seleksi dan evaluasi yang ketat terhadap semua proposal. 

Baca juga: Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Fahira menjelaskan, Dana Abadi Kebudayaan lebih leluasa dari sisi besaran anggaran, tetapi pasti ada keterbatasan. 

Oleh karena itu, prioritas pendanaan idealnya diberikan kepada proyek-proyek yang memiliki dampak jangka panjang, pelestarian warisan budaya, pengembangan seni, dan program edukasi budaya. 

“Artinya, penyalurannya bukan hanya transparan tetapi juga harus proporsional,” ungkapnya.

Keempat, diaudit secara berkala. Kelima, pelibatan yang bermakna dari masyarakat dan keenam harus ada kreativitas pendanaan.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Nasional
Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Nasional
Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

Nasional
Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Nasional
Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Nasional
Satgas Judi 'Online' Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Satgas Judi "Online" Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com