Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SOROT POLITIK

Jelang Pemberangkatan Haji, Fahira Idris: Kebijakan Haji Ramah Lansia Harap Diimplementasikan secara Optimal

Kompas.com - 27/04/2024, 13:52 WIB
Dwi NH,
Agung Dwi E

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) dari Daerah Pemilihan (Dapil) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta Fahira Idris berharap, kebijakan Haji Ramah Lansia dapat diimplementasikan secara optimal, mulai dari tataran aturan, program, hingga kegiatan di lapangan.

Dengan menyediakan layanan khusus, jemaah haji lanjut usia (lansia) diharapkan bisa menjalankan ibadah haji dengan selamat, aman, nyaman, dan tanpa hambatan fisik atau gangguan kesehatan yang serius.

“Layanan ibadah Haji Ramah Lansia menjadi suatu keharusan untuk memastikan bahwa jemaah lansia dapat menjalankan ibadah haji dengan nyaman dan aman. Saya berdoa dan berharap, implementasi Haji Ramah Lansia terutama saat nanti di Tanah Suci semakin baik,” ujar Fahira dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (27/4/2024).

Ia juga berpesan kepada para jemaah haji, terutama lansia, untuk menjaga kesehatan di masa-masa menjelang pemberangkatan haji.

Baca juga: Gandeng BRI, BPKH Distribusikan Uang Saku Jemaah Haji Rp 665 Miliar

Adapun penyelenggaraan haji 1445 Hijriah (H)/2024 Masehi (M) sudah semakin dekat. Sesuai jadwal, jemaah mulai diterbangkan ke Arab Saudi pada Minggu (12/5/2024).

Untuk menyambut agenda tersebut, berbagai persiapan terus dimatangkan dan disempurnakan. Salah satu persiapan penting penyelenggaraan haji pada 2024 adalah mengoptimalkan layanan kepada seluruh jemaah haji, terutama kategori lansia.

Sebelumnya, Fahira mengapresiasi kebijakan Haji Ramah Lansia yang dicanangkan Kementerian Agama (Kemenag).

Menurut Senator Jakarta tersebut, selain menyediakan pendamping khusus untuk membantu jemaah haji lansia saat keberangkatan ataupun di Tanah Suci, program Haji Ramah Lansia sebaiknya diimplementasikan sebelum pemberangkatan untuk memastikan efektivitasnya.

Baca juga: Gandeng BRI, BPKH Distribusikan Uang Saku Jemaah Haji Rp 665 Miliar

Program prahaji tersebut penting dilakukan agar terbangun kesadaran kepada seluruh jemaah haji lansia akan berbagai tantangan saat nanti menjalankan ibadah haji.

Jika kesadaran sudah terbangun, jemaah haji lansia akan lebih mempersiapkan diri menjaga kesehatan, meningkatkan kondisi fisik, dan stamina sebelum pemberangkatan.

Pastikan transportasi dan fasilitas mudah diakses

Dalam implementasi Haji Ramah Lansia, Fahira juga menekankan bahwa selain menyediakan pendamping yang terlatih dan berpengalaman, transportasi dan akomodasi yang disediakan harus bisa memenuhi kebutuhan jemaah haji lansia.

Selain itu, kata dia, fasilitas khusus perlu disediakan bagi jemaah haji lansia, seperti kursi roda atau kendaraan yang mudah diakses. 

Baca juga: Jakarta Tourist Pass Dirilis Juni 2024, Bisa Naik Kendaraan Umum Gratis

Dari sisi akomodasi, terutama di Mekkah dan Madinah, ia juga menyarankan pemerintah untuk memastikan ketersediaan fasilitas yang ramah terhadap lansia, termasuk aksesibilitas yang baik, tempat istirahat yang memadai, dan layanan kesehatan yang tersedia.

“Setidaknya Haji Ramah Lansia harus memperhatikan tiga aspek utama perjalanan haji, yaitu transportasi, akomodasi, dan proses ibadah. Mari kita doakan bersama agar penyelenggaraan haji tahun ini berjalan baik, lancar, dan prima,” ujar Fahira.

Baca juga: Blue Bird Luncurkan Layanan Taksi untuk Difabel dan Lansia, Ada Fitur Kursi Khusus

Sebagai informasi, jemaah haji gelombang pertama akan diberangkatkan dari Tanah Air menuju Bandara Internasional Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA) di Madinah mulai 12 hingga 23 Mei 2024.

Sementara itu, jemaah haji gelombang kedua akan diberangkatkan dari Tanah Air menuju King Abdul Aziz International Airport (KAAIA) di Jeddah mulai 21 Mei hingga 1 Juni 2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com