Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat Sebut Hasil Rakernas 5 PDI-P Jadi Sinyal Partai Banteng Oposisi Prabowo-Gibran

Kompas.com - 26/05/2024, 17:32 WIB
Syakirun Ni'am,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno menyebut sikap politik yang ditentukan melalui rapat kerja nasional (Rakernas) Ke-5 PDI-P, menjadi sinyal partai banteng akan menjadi oposisi di masa pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Adi mengatakan, dalam Rakernas tersebut PDI-P banyak menyampaikan kritik secara terbuka terhadap situasi politik beberapa waktu terakhir.

“Ini menjadi kode keras PDI-Pakan menjadi oposisi di masa mendatang,” kata Adi saat dihubungi Kompas.com, Minggu (26/5/2024).

Baca juga: PDI-P Serahkan Mandat ke Megawati Tentukan Sikap Partai ke Pemerintah

Karena itu, menurut Adi, dalam waktu ke depan PDII-P akan bersikap kritis dan vokal mengawasi pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Bahkan banyak menyalak,” ujar Adi.

Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah tersebut juga menyoroti langkah PDI-P yang menyampaikan permintaan maaf kepada publik karena kadernya melanggar etik.

Adapun kader PDI-P yang sempat menjadi sorotan terkait persoalan etik adalah Presiden Joko Widodo dan putra sulungnya, Gibran menyangkut kontestasi Pilpres 2024.

Sementara, Jokowi disebut-sebut bakal masuk dalam Dewan Penasehat pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca juga: Tidak Akan Sampaikan Sikap Politik di Rakernas, Megawati: Enak Wae, Gue Mainin Dulu Dong

“Permintaan maaf PDI-P karena kadernya melanggar etik langkah politik cerdas,” ujar Adi.

Menurutnya, melalui permintaan maaf itu PDI-P ingin menunjukkan mereka bersikap legowo meskipun babak belur. Tindakan ini juga dilakukan untuk mendapatkan simpati publik.

Adi menyebut hasil pertarungan kontestasi Pilpres 2024 membuat PDI-P menjadi sasaran bullying.

“PDI-P yang babak belur menanggung bully-an, sementara kadernya yang dinilai melanggar etik menikmati indahnya kemenangan,” tutur Adi.

Sebelumnya, Rakernas Ke-5 PDI-P memutuskan 17 sikap politik yang diserahkan kepada Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Dalam rakernas itu, mereka menyebut Pemilu 2024 menjadi kontestasi politik terburuk sepanjang sejarah demokrasi Indonesia.

Baca juga: PDI-P Putuskan Hanya Jalin Kerja Sama Politik dengan Pihak yang Tingkatkan Kualitas Demokrasi

Situasi ini terjadi karena penyalahgunaan kekuasaan, sumber daya negara, intervensi aparat penegak hukum, dan politik uang yang begitu massif.

Partai tersebut juga menyatakan menolak penggunaan hukum sebagai alat kekuasaan seperti yang terwujud dalam perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, perubahan Undang-Undang Penyiaran dan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang meloloskan Gibran ke kursi pilpres.

Tidak hanya itu, PDI-P juga menyoroti agenda pelaksanaan reformasi, dwi fungsi ABRI, hingga biaya pendidikan yang mahal.

Mereka bahkan menugaskan Frkasi PDI-P di DPR untuk menekan biaya kuliah.

“Rakernas V Partai menugaskan Fraksi PDI Perjuangan DPR RI untuk mendesak pemerintah agar menurunkan mahalnya biaya pendidikan tinggi melalui revisi Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024,” kata Ketua DPP PDI-P Puan Maharani.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Eks Penyidik Ingatkan KPK Jangan Terlalu Umbar Informasi soal Harun Masiku ke Publik

Eks Penyidik Ingatkan KPK Jangan Terlalu Umbar Informasi soal Harun Masiku ke Publik

Nasional
Polri Sebut Penangkapan Pegi Setiawan Tak Gampang, Pindah Tempat hingga Ubah Identitas

Polri Sebut Penangkapan Pegi Setiawan Tak Gampang, Pindah Tempat hingga Ubah Identitas

Nasional
Kisruh PBB, Afriansyah Noor Disebut Tolak Tawaran Jadi Sekjen Fahri Bachmid

Kisruh PBB, Afriansyah Noor Disebut Tolak Tawaran Jadi Sekjen Fahri Bachmid

Nasional
Ikuti Perintah SYL Kumpulkan Uang, Eks Sekjen Kementan Mengaku Takut Kehilangan Jabatan

Ikuti Perintah SYL Kumpulkan Uang, Eks Sekjen Kementan Mengaku Takut Kehilangan Jabatan

Nasional
Antisipasi Karhutla, BMKG Bakal Modifikasi Cuaca di 5 Provinsi

Antisipasi Karhutla, BMKG Bakal Modifikasi Cuaca di 5 Provinsi

Nasional
Hargai Kerja Penyidik, KPK Enggan Umbar Detail Informasi Harun Masiku

Hargai Kerja Penyidik, KPK Enggan Umbar Detail Informasi Harun Masiku

Nasional
Polri: Ada Saksi di Sidang Pembunuhan Vina yang Dijanjikan Uang oleh Pihak Pelaku

Polri: Ada Saksi di Sidang Pembunuhan Vina yang Dijanjikan Uang oleh Pihak Pelaku

Nasional
Siapa Cawagub yang Akan Dampingi Menantu Jokowi, Bobby Nasution di Pilkada Sumut 2024?

Siapa Cawagub yang Akan Dampingi Menantu Jokowi, Bobby Nasution di Pilkada Sumut 2024?

Nasional
Kementan Beli Rompi Anti Peluru untuk SYL ke Papua

Kementan Beli Rompi Anti Peluru untuk SYL ke Papua

Nasional
Polri Tolak Gelar Perkara Khusus bagi Pegi Setiawan

Polri Tolak Gelar Perkara Khusus bagi Pegi Setiawan

Nasional
Soal Target Penangkapan Harun Masiku, KPK: Lebih Cepat, Lebih Baik

Soal Target Penangkapan Harun Masiku, KPK: Lebih Cepat, Lebih Baik

Nasional
Golkar: Warga Jabar Masih Ingin Ridwan Kamil jadi Gubernur 1 Periode Lagi

Golkar: Warga Jabar Masih Ingin Ridwan Kamil jadi Gubernur 1 Periode Lagi

Nasional
Menko Polhukam Sebut Situs Judi “Online” Susupi Laman-laman Pemerintah Daerah

Menko Polhukam Sebut Situs Judi “Online” Susupi Laman-laman Pemerintah Daerah

Nasional
Pengacara Staf Hasto Klaim Penyidik KPK Minta Maaf

Pengacara Staf Hasto Klaim Penyidik KPK Minta Maaf

Nasional
SYL Disebut Minta Anak Buah Tak Layani Permintaan Atas Namanya

SYL Disebut Minta Anak Buah Tak Layani Permintaan Atas Namanya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com