Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati: Saya Tahu Permainan Impor Pangan

Kompas.com - 26/05/2024, 16:17 WIB
Vitorio Mantalean,
Akhdi Martin Pratama

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mempertanyakan seberapa perlunya impor pangan dilakukan.

Menurut dia, ada peluang Indonesia untuk swasembada pangan dan tak memerlukan impor lagi lantaran Indonesia menyimpan potensi pangan yang luar biasa.

"Tetapi memang sengaja harus ada impor pangan. Kenapa, hayo?" tanya dia dalam penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDI-P yang digelar 24-26 Mei 2024.

Baca juga: Sindir Impor Beras, Megawati: Dibuat Sedemikian Rupa, sepertinya Kekurangan Terus

Megawati lalu berkisah soal ceritanya menjabat sebagai anggota Komisi IV DPR RI.

"Saya tahu permainan untuk impor itu (pangan). Kalau saya mau ikut, saya sudah tambah kaya. Tapi tidak, saya tidak pernah ikut di dalam permainan tersebut," tegas dia.

"Satu sen impor beras kalikan berapa juta ton. Coba bayangkan. Ayo, bayangkan. Kalau saya mau ikut waktu itu, kan saya tiga kali tidak pernah pindah komisi, Coba bayangkan. Mungkin Mercy saya udah berapa deh. Gila kok yang namanya urusan impor itu," urai Megawati.

Namun, kata Megawati, impor pangan tetap berlangsung karena terdapat bagian sekelompok oknum yang menikmatinya.

"Mereka yang menikmati, yang lupa diri, yang merasa sudah pada zona nyaman", kata Megawati.

Hal ini membuat minat generasi muda, menurut dia, untuk menjadi petani semakin surut dan itu menjadi persoalan serius.

Baca juga: 17 Sikap PDI-P Hasil Rakernas, Mandatkan Kembali Megawati Jadi Ketua Umum

Sebab, tanah masih ada, bibit pangan juga ada, namun tak ada yang mau menggarap lahan sebagai petani.

"Impor itu pragmatis banget dibandingkan upaya memberdayakan petani bangsa sendiri," ungkap Megawati.

"Ketika saya jadi presiden, saya mengatakan, oke saya bukan alergi impor, tapi hitung dulu. Yang namanya beras kita, adalah setelah panen raya. Itu berarti jelas, cukup atau tidak. Tapi kalau dilihat sekarang, enggak. Selalu dibuat sedemikian rupa, sepertinya selalu kekurangan. Itu pokok persoalan," lanjutnya.

Suaranya kemudian meninggi dan presiden kelima RI itu mengacungkan telunjuk.

"Seharusnya, kalian, yang punya negara ini, harus memikirkan hal tersebut!" serunya.

Baca juga: Sindir Puan dan Risma, Megawati: Penggede Partai Lama-lama Tambah Cengeng

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

Nasional
Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Nasional
Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Nasional
Satgas Judi 'Online' Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Satgas Judi "Online" Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Nasional
Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi 'Online'

Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi "Online"

Nasional
Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi 'Online'

Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi "Online"

Nasional
Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com