Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Persilakan Rakyat Kritik Pemerintahannya, Prabowo: Tapi yang Obyektif

Kompas.com - 24/05/2024, 20:59 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto mempersilakan rakyat untuk mengkritik pemerintahan yang akan dia pimpin mulai Oktober 2024 nanti.

Namun, Prabowo meminta agar kritik-kritik yang masuk harus objektif dan membangun.

Hal tersebut Prabowo sampaikan dalam program TvOne, Rabu (22/5/2024).

Mulanya, Prabowo mengatakan demokrasi di Indonesia kini lebih kuat karena perkembangan internet dan media sosial.

Baca juga: Prabowo Disebut Akan Kaji Penurunan UKT supaya Jauh Lebih Murah

Menurutnya, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang intinya adalah kedaulatan rakyat, di mana yang berkuasa adalah rakyat, dan mereka berhak memilih para pemimpinnya.

“Karena rakyat Indonesia banyak, makanya, dilakukan sistem perwakilan. Jadi, rakyat punya kedaulatan memilih wakil-wakilnya masuk parlemen, rakyat pun dalam sistem presidensial punyak hak dia memilih presidennya, dia memilih bupatinya, dia memilih gubernurnya dan itu yang baku dan berlaku dan itu adalah kehendak rakyat kita,” ujar Prabowo dalam keterangannya, dikutip Jumat (24/5/2024).

Ketika ditanya apakah pemerintahannya akan antikritik atau tidak, Prabowo menegaskan bawah kritik sangat diperlukan.

Dia menilai kritik justru mengamankan pemerintahannya karena bersifat check and balances.

Baca juga: Demokrat Pertimbangkan Usung Keponakan Prabowo pada Pilkada Jakarta 2024

“Harus dan boleh, itu namanya kritik, untuk kritik yang saya katakan tadi check and balances dikritisi justru mengamankan, tapi niat kritik itu membangun atau kritik untuk destruktif, tapi secara prinsip kritik itu harus menurut saya. Namun yang objektif ya,” tuturnya.

Lalu, terkait dengan kebebasan pers, Prabowo menyatakan bahwa hal itu sangat penting, meskipun beberapa kantor media di Indonesia telah menjadi konglomerasi bisnis yang dimiliki segelintir orang.

Dia mempertanyakan kepentingan siapa yang diperjuangkan oleh masing-masing pemilik media.

“Pers mainstream itu bisnis, dan bisnis itu ada pemiliknya. Jadi, apakah media mainstream yang dimiliki oleh beberapa orang itu sungguh-sungguh mencerminkan kepentingan rakyat atau kepentingan dia?” tukas Prabowo.

Baca juga: Pidato Megawati di Rakernas Dinilai Jadi Isyarat PDI-P Bakal Jadi Oposisi Prabowo

Sementara itu, di tengah gencarnya perkembangan media sosial, dia berharap publik dapat mendapatkan informasi dengan sumber yang lebih luas.

Prabowo mengungkit media sosial seperti TikTok yang bisa memberi informasi kepada rakyat secara cepat.

“Jadi, menurut saya demokrasi akan lebih kuat, sekarang demokrasi akan lebih kuat, sekarang jadi tidak bisa 5-6 orang menguasai opini suatu bangsa,” imbuhnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jamdatun Feri Wibisono Ditunjuk Jadi Wakil Jaksa Agung

Jamdatun Feri Wibisono Ditunjuk Jadi Wakil Jaksa Agung

Nasional
Sri Mulyani Mulai Mulai Hitung-hitung Anggaran Pemerintahan Prabowo

Sri Mulyani Mulai Mulai Hitung-hitung Anggaran Pemerintahan Prabowo

Nasional
Hapus 2 DPO Kasus 'Vina Cirebon', Polri Akui Tak Punya Bukti Kuat

Hapus 2 DPO Kasus "Vina Cirebon", Polri Akui Tak Punya Bukti Kuat

Nasional
Tak Hadiri Panggilan MKD, Bamsoet Sebut Undangan Diterima Mendadak

Tak Hadiri Panggilan MKD, Bamsoet Sebut Undangan Diterima Mendadak

Nasional
Proyeksi Sri Mulyani untuk Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II: Masih Terjaga seperti Kuartal I

Proyeksi Sri Mulyani untuk Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II: Masih Terjaga seperti Kuartal I

Nasional
Psikolog Forensik Sebut Ada Perbedaan Laporan Iptu Rudiana dengan Hasil Otopsi soal Kematian Vina dan Eky

Psikolog Forensik Sebut Ada Perbedaan Laporan Iptu Rudiana dengan Hasil Otopsi soal Kematian Vina dan Eky

Nasional
Usai Rapat dengan Jokowi, Gubernur BI Jamin Rupiah Akan Menguat

Usai Rapat dengan Jokowi, Gubernur BI Jamin Rupiah Akan Menguat

Nasional
Hasil Pertemuan Prabowo dengan Ketum Parpol KIM Tak Akan Dilaporkan ke Jokowi

Hasil Pertemuan Prabowo dengan Ketum Parpol KIM Tak Akan Dilaporkan ke Jokowi

Nasional
Dianugerahi Bintang Bhayangkara Utama, Prabowo: Terima Kasih Kapolri, Kehormatan bagi Saya

Dianugerahi Bintang Bhayangkara Utama, Prabowo: Terima Kasih Kapolri, Kehormatan bagi Saya

Nasional
PDI-P Lirik Susi Pudjiastuti Maju Pilkada Jabar, Airlangga: Bagus untuk Pandeglang

PDI-P Lirik Susi Pudjiastuti Maju Pilkada Jabar, Airlangga: Bagus untuk Pandeglang

Nasional
Jokowi Absen dalam Sidang Gugatan Bintang Empat Prabowo di PTUN

Jokowi Absen dalam Sidang Gugatan Bintang Empat Prabowo di PTUN

Nasional
Mendagri Minta Pj Kepala Daerah Mundur jika Ikut Pilkada atau Diberhentikan

Mendagri Minta Pj Kepala Daerah Mundur jika Ikut Pilkada atau Diberhentikan

Nasional
Imigrasi Berupaya Pulihkan Layanan Pakai 'Back Up' PDN Kominfo di Batam

Imigrasi Berupaya Pulihkan Layanan Pakai "Back Up" PDN Kominfo di Batam

Nasional
Ada Erick Thohir pada Pertemuan Prabowo dan Ketum Parpol KIM, Begini Penjelasan Airlangga

Ada Erick Thohir pada Pertemuan Prabowo dan Ketum Parpol KIM, Begini Penjelasan Airlangga

Nasional
Psikolog Forensik: Laporan Visum Sebut Vina dan Eky Mati Tak Wajar, Tak Disebut Korban Pembunuhan

Psikolog Forensik: Laporan Visum Sebut Vina dan Eky Mati Tak Wajar, Tak Disebut Korban Pembunuhan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com