Bicara soal Rekonsiliasi, JK Sebut Tetap Ada yang Jadi Oposisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla menyebut, rekonsiliasi elite politik baru terjadi dan efektif usai presiden dan wakil presiden yang terpilih dari pemilihan presiden (Pilpres) 2024 dilantik.

Terutama, menurut Jusuf Kalla, apabila presiden berlaku adil dan tidak membedakan saat menjalankan pemerintahan.

"Rekonsiliasi itu efektif, selama nanti dan kalau Presiden RI terpilih harus memperlakukan semua orang sama," kata Jusuf Kalla usai pertemuan dengan pimpinan MPR RI di kediamannya, Jalan Brawijaya Raya Nomor 6, Jakarta Selatan, Rabu (22/5/2024), sebagaimana dikutip dari Antaranews.

Tokoh yang kerap disapa JK ini mengatakan, seorang presiden tidak boleh memihak kepada satu pihak atau kepada para pendukungnya saja saat pemilihan presiden. Sebaliknya, harus memperlakukan semua orang dengan sama.

Baca juga: Keinginan JK Agar Pemilu di Masa Depan Lebih Efisien...

Namun, dia mengingatkan bahwa rekonsiliasi tidak berarti semua setuju untuk memasuki posisi masing-masing di pemerintahan, tetapi ada pula yang menjadi oposisi.

JK menyebut, rekonsiliasi adalah bagian dari proses demokrasi di Indonesia.

Sementara itu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, rekonsiliasi pada intinya adalah mengakui kemenangan.

"Bahwa nanti tetap ikut pemerintahan atau tidak, itu soal lain, sebagai kontrol. Yang penting bisa menerima, itu saja intinya," katanya.

Baca juga: JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

Sebagaimana diketahui, Presiden RI terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto berulang kali menekankan bahwa dia bakal jadi presiden bagi mereka yang memilihnya dan yang tidak memilihnya di Pilpres 2024.

Kemudian, dia juga terang-terangan mengajak kubu yang berseberangan dengannya pada Pilpres 2024 untuk bergabung dalam pemerintahannya kelak.

Prabowo diketahui sudah menyambangi dan bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh usai Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan pasangan calon (paslon) nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Surya Paloh bersama Nasdem diketahui mengusung Anies-Muhaimin di Pilpres 2024.

Setelah itu, Prabowo juga menyambangi dan bertemu Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang sekaligus calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar.

Baca juga: JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

Kepada Surya Paloh dan Muhaimin, Prabowo terang-terangan mengajak untuk bergabung dalam pemerintahan.

Dari pertemuan tersebut, Nasdem dan PKB memberikan sinyal bakal merapat ke pemerintahan Prabowo-Gibran.