Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Kompas.com - 22/05/2024, 19:38 WIB
Novianti Setuningsih

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Delegasi Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Stockholm, Swedia, pada 19-22 Mei 2024. Kunjungan itu dilakukan untuk mempelajari praktik dalam bidang peternakan, perikanan, dan kehutanan sosial yang bisa diterapkan di Indonesia.

Dikutip dari Antaranews, Rabu (22/5/2024), delegasi Komisi IV DPR yang diketuai Budhy Setiawan dan Wakil Ketua Budisatrio Djiwandono itu belajar dari Swedia guna mendukung program makan siang gratis yang menjadi agenda prioritas Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Kunjungan kerja ini membuka peluang besar bagi Indonesia dan Swedia untuk mempererat kerja sama di bidang pangan. Kami melihat potensi yang luar biasa dalam pertukaran pengetahuan dan teknologi antara kedua negara,” kata Duta Besar RI untuk Swedia Kamapradipta Isnomo dalam keterangan tertulisnya, dikutip dari Antaranews.

Baca juga: Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Kunjungan tersebut juga diikuti oleh Ketua Badan Pangan Nasional, Plt Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Dirjen PSKL) pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta perwakilan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Perhutani, dan PT Pupuk Indonesia.

Selama di Stockholm, delegasi Indonesia disebut bertemu dengan Wakil Ketua I Riksdag (badan legislatif nasional dan badan pembuat keputusan tertinggi Swedia), Kenneth G. Forslund, Ketua Kelompok Persahabatan Parlemen Indonesia-Swedia Adam Reuterskiold, perwakilan dari Komite Pertanian dan Lingkungan Hidup Parlemen Swedia, dan anggota lainnya.

Selain pertemuan resmi, delegasi juga berkunjung ke beberapa lokasi penting, termasuk peternakan dan perkebunan Bona Gard, serta Fish & Seafood Market.

“Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Swedia serta memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) Indonesia menjelang Indonesia Emas 2045,” ujar Dubes Kama.

Baca juga: Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Untuk diketahui, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka baru akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029 pada 20 Oktober 2024.

Namun, persiapan untuk melaksanakan program prioritas yang digagas pasangan ini selama kampanye pemilihan presiden (Pilpres) 2024 memang telah dilakukan oleh pemerintahan saat ini.

Sebagaimana diberitakan, Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah membahas program makan siang gratis ini dalam dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Program makan siang gratis dibahas dalam rapat kabinet yang dipimpin Presiden Jokowi pada 26 Februari 2024. Padahal, pengumuman hasil pemilihan umum (Pemilu) 2024 baru dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada 20 Maret 2024.

Baca juga: Soal Anggaran Makan Siang Gratis, Prabowo: Waktunya Kita Lebih Berani

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyebutkan, makan siang gratis memang merupakan program yang disiapkan oleh pemerintah baru. Tetapi, pemerintah saat ini disebut bertugas untuk menyiapkan implementasi program tersebut.

Kemudian, menurut dia, program yang bakal dijalankan pemerintah untuk tahun mendatang dirancang oleh menteri keuangan dan menteri perencanaan pembangunan nasional (PPN) dan nantinya disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk dilaporkan kepada presiden.

Tak hanya itu, simulasi penerapan program makan siang gratis dengan harga per porsi Rp 15.000 telah dilakukan.

Uji coba itu dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang terhadap sejumlah siswa SMP Negeri 2 Curug, Tangerang pada 29 Februari 2024.

Halaman:


Terkini Lainnya

PKS: Masalah Judi Online Sudah Kami Teriakkan Sejak 3 Tahun Lalu

PKS: Masalah Judi Online Sudah Kami Teriakkan Sejak 3 Tahun Lalu

Nasional
Dompet Dhuafa Banten Adakan Program Budi Daya Udang Vaname, Petambak Merasa Terbantu

Dompet Dhuafa Banten Adakan Program Budi Daya Udang Vaname, Petambak Merasa Terbantu

Nasional
“Care Visit to Banten”, Bentuk Transparansi Dompet Dhuafa dan Interaksi Langsung dengan Donatur

“Care Visit to Banten”, Bentuk Transparansi Dompet Dhuafa dan Interaksi Langsung dengan Donatur

Nasional
Perang Terhadap Judi 'Online', Polisi Siber Perlu Diefektifkan dan Jangan Hanya Musiman

Perang Terhadap Judi "Online", Polisi Siber Perlu Diefektifkan dan Jangan Hanya Musiman

Nasional
Majelis PPP Desak Muktamar Dipercepat Imbas Gagal ke DPR

Majelis PPP Desak Muktamar Dipercepat Imbas Gagal ke DPR

Nasional
Pertama dalam Sejarah, Pesawat Tempur F-22 Raptor Akan Mendarat di Indonesia

Pertama dalam Sejarah, Pesawat Tempur F-22 Raptor Akan Mendarat di Indonesia

Nasional
Di Momen Idul Adha 1445 H, Pertamina Salurkan 4.493 Hewan Kurban di Seluruh Indonesia

Di Momen Idul Adha 1445 H, Pertamina Salurkan 4.493 Hewan Kurban di Seluruh Indonesia

Nasional
KPK Enggan Tanggapi Isu Harun Masiku Hampir Tertangkap Saat Menyamar Jadi Guru

KPK Enggan Tanggapi Isu Harun Masiku Hampir Tertangkap Saat Menyamar Jadi Guru

Nasional
Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Nasional
Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Nasional
Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi 'Online', tapi...

Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi "Online", tapi...

Nasional
Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Nasional
Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Nasional
Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com