Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Kompas.com - 22/05/2024, 19:38 WIB
Novianti Setuningsih

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Delegasi Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Stockholm, Swedia, pada 19-22 Mei 2024. Kunjungan itu dilakukan untuk mempelajari praktik dalam bidang peternakan, perikanan, dan kehutanan sosial yang bisa diterapkan di Indonesia.

Dikutip dari Antaranews, Rabu (22/5/2024), delegasi Komisi IV DPR yang diketuai Budhy Setiawan dan Wakil Ketua Budisatrio Djiwandono itu belajar dari Swedia guna mendukung program makan siang gratis yang menjadi agenda prioritas Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Kunjungan kerja ini membuka peluang besar bagi Indonesia dan Swedia untuk mempererat kerja sama di bidang pangan. Kami melihat potensi yang luar biasa dalam pertukaran pengetahuan dan teknologi antara kedua negara,” kata Duta Besar RI untuk Swedia Kamapradipta Isnomo dalam keterangan tertulisnya, dikutip dari Antaranews.

Baca juga: Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Kunjungan tersebut juga diikuti oleh Ketua Badan Pangan Nasional, Plt Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Dirjen PSKL) pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta perwakilan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Perhutani, dan PT Pupuk Indonesia.

Selama di Stockholm, delegasi Indonesia disebut bertemu dengan Wakil Ketua I Riksdag (badan legislatif nasional dan badan pembuat keputusan tertinggi Swedia), Kenneth G. Forslund, Ketua Kelompok Persahabatan Parlemen Indonesia-Swedia Adam Reuterskiold, perwakilan dari Komite Pertanian dan Lingkungan Hidup Parlemen Swedia, dan anggota lainnya.

Selain pertemuan resmi, delegasi juga berkunjung ke beberapa lokasi penting, termasuk peternakan dan perkebunan Bona Gard, serta Fish & Seafood Market.

“Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Swedia serta memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) Indonesia menjelang Indonesia Emas 2045,” ujar Dubes Kama.

Baca juga: Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Untuk diketahui, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka baru akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029 pada 20 Oktober 2024.

Namun, persiapan untuk melaksanakan program prioritas yang digagas pasangan ini selama kampanye pemilihan presiden (Pilpres) 2024 memang telah dilakukan oleh pemerintahan saat ini.

Sebagaimana diberitakan, Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah membahas program makan siang gratis ini dalam dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Program makan siang gratis dibahas dalam rapat kabinet yang dipimpin Presiden Jokowi pada 26 Februari 2024. Padahal, pengumuman hasil pemilihan umum (Pemilu) 2024 baru dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada 20 Maret 2024.

Baca juga: Soal Anggaran Makan Siang Gratis, Prabowo: Waktunya Kita Lebih Berani

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyebutkan, makan siang gratis memang merupakan program yang disiapkan oleh pemerintah baru. Tetapi, pemerintah saat ini disebut bertugas untuk menyiapkan implementasi program tersebut.

Kemudian, menurut dia, program yang bakal dijalankan pemerintah untuk tahun mendatang dirancang oleh menteri keuangan dan menteri perencanaan pembangunan nasional (PPN) dan nantinya disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk dilaporkan kepada presiden.

Tak hanya itu, simulasi penerapan program makan siang gratis dengan harga per porsi Rp 15.000 telah dilakukan.

Uji coba itu dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang terhadap sejumlah siswa SMP Negeri 2 Curug, Tangerang pada 29 Februari 2024.

Halaman:


Terkini Lainnya

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com