Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jusuf Kalla: Rekonsiliasi Tidak Berarti Semua Masuk Pemerintahan

Kompas.com - 22/05/2024, 17:03 WIB
Singgih Wiryono,
Ardito Ramadhan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden RI Ke-10 dan 12 Jusuf Kalla mengatakan, rekonsiliasi setelah pemilihan presiden bukan berarti semua pihak masuk menjadi bagian dari pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih.

JK, sapaan akrabnya, menekankan bahwa dalam sistem demokrasi yang sehat harus ada pihak-pihak yang tetap berada di luar pemerintahan atau menjadi oposisi.

"Rekonsiliasi tidak berarti semua setuju, tapi memasuki posisi masing-masing, ada di pemerintah, ada oposisi," kata JK saat menerima pimpinan MPR di kediamannya, Jalan Brawijaya Raya, Jakarta Selatan, Rabu (22/5/2024).

Mantan ketua umum Partai Golkar ini berpandangan, rekonsiliasi akan efektif apabila presiden terpilih tidak memandang golongan dalam kebijakannya.

Baca juga: Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

JK menekankan, presiden terpilih harus memposisikan diri sebagai presiden Republik Indonesia dan mengayomi seluruh masyarakat.

"Dia harus memperlakukan orang sama, tidak boleh 'ah ini mah tidak dukung saya', nah tidak boleh itu, jangan," kata JK.

"Rekonsiliasi itu begitu terpilih (lalu mengatakan), 'saya Presiden Republik Indonesia, saya memperlakukan semua orang sama'," imbuh dia.

Dalam kesemaptan itu, Ketua MPR Bambang Soesatyo menambahkan, rekonsiliasi bisa diartikan sebagai upaya pengakuan kemenangan oleh pihak yang telah kalah.

"Ya rekonsiliasi itu intinya adalah mengakui kemenangan, seorang kesatria itu salah satu bentuk rekonsiliasi. Bahwa nanti tetap ikut pemerintahan atau tidak itu soal lain, sebagai kontrol, yang penting bisa menerima, itu aja intinya," ujar Bamsoet.

Baca juga: Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Diberitakan sebelumnya, Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan akan mendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming meski mereka tidak mengusung pasangan tersebut pada Pilpres 2024. 

Dengan demikian, tersisa PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), partai politik yang punya kursi di DPR periode 2024-2029 yang belum bergabung ke barisan pendukung Prabowo-Gibran.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com