Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jusuf Kalla: Rekonsiliasi Tidak Berarti Semua Masuk Pemerintahan

Kompas.com - 22/05/2024, 17:03 WIB
Singgih Wiryono,
Ardito Ramadhan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden RI Ke-10 dan 12 Jusuf Kalla mengatakan, rekonsiliasi setelah pemilihan presiden bukan berarti semua pihak masuk menjadi bagian dari pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih.

JK, sapaan akrabnya, menekankan bahwa dalam sistem demokrasi yang sehat harus ada pihak-pihak yang tetap berada di luar pemerintahan atau menjadi oposisi.

"Rekonsiliasi tidak berarti semua setuju, tapi memasuki posisi masing-masing, ada di pemerintah, ada oposisi," kata JK saat menerima pimpinan MPR di kediamannya, Jalan Brawijaya Raya, Jakarta Selatan, Rabu (22/5/2024).

Mantan ketua umum Partai Golkar ini berpandangan, rekonsiliasi akan efektif apabila presiden terpilih tidak memandang golongan dalam kebijakannya.

Baca juga: Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

JK menekankan, presiden terpilih harus memposisikan diri sebagai presiden Republik Indonesia dan mengayomi seluruh masyarakat.

"Dia harus memperlakukan orang sama, tidak boleh 'ah ini mah tidak dukung saya', nah tidak boleh itu, jangan," kata JK.

"Rekonsiliasi itu begitu terpilih (lalu mengatakan), 'saya Presiden Republik Indonesia, saya memperlakukan semua orang sama'," imbuh dia.

Dalam kesemaptan itu, Ketua MPR Bambang Soesatyo menambahkan, rekonsiliasi bisa diartikan sebagai upaya pengakuan kemenangan oleh pihak yang telah kalah.

"Ya rekonsiliasi itu intinya adalah mengakui kemenangan, seorang kesatria itu salah satu bentuk rekonsiliasi. Bahwa nanti tetap ikut pemerintahan atau tidak itu soal lain, sebagai kontrol, yang penting bisa menerima, itu aja intinya," ujar Bamsoet.

Baca juga: Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Diberitakan sebelumnya, Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan akan mendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming meski mereka tidak mengusung pasangan tersebut pada Pilpres 2024. 

Dengan demikian, tersisa PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), partai politik yang punya kursi di DPR periode 2024-2029 yang belum bergabung ke barisan pendukung Prabowo-Gibran.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Di Momen Idul Adha 1445 H, Pertamina Salurkan 4.493 Hewan Kurban di Seluruh Indonesia

Di Momen Idul Adha 1445 H, Pertamina Salurkan 4.493 Hewan Kurban di Seluruh Indonesia

Nasional
KPK Enggan Tanggapi Isu Harun Masiku Hampir Tertangkap Saat Menyamar Jadi Guru

KPK Enggan Tanggapi Isu Harun Masiku Hampir Tertangkap Saat Menyamar Jadi Guru

Nasional
Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Nasional
Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Nasional
Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi 'Online', tapi...

Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi "Online", tapi...

Nasional
Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Nasional
Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Nasional
Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com