Anggota Komisi III: Pansel KPK Harus Paham Persoalan Pemberantasan Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Didik Mukrianto berharap panitia seleksi (pansel) calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dipilih nantinya, memahami permasalahan pemberantasan korupsi.

Hal itu ia sampaikan menanggapi pernyataan Kantor Staf Presiden (KSP) terkait sembilan nama anggota pansel capim KPK periode 2024-2029 harus sudah di meja Sekretariat Negara (Setneg) akhir Mei 2024.

"Yang menjadi penting dan prinsip adalah tim pansel harus memiliki kompetensi dan memahami permasalahan pemberantasan korupsi yang terjadi saat ini, selain integritas, kapasitas dan kapabilitasnya," kata Didik kepada wartawan, Selasa (14/5/2024).

Baca juga: Pro dan Kontra Komposisi Pansel Capim KPK yang Didominasi Unsur Pemerintah

Dengan demikian, lanjut Didik, diharapkan pansel bisa menemukan formula yang tepat dan terbaik terhadap keterpilihan capim KPK ke depan.

Selain itu, transparansi kinerja pansel dalam menjalankan setiap tahapan juga harus dilakukan. Ia berharap dalam hal ini bagaimana keterlibatan publik terkait proses seleksi capim KPK harus terbuka lebar.

"Pelibatan partisipasi publik secara aktif menjadi sangat esensial," ungkap politikus Partai Demokrat ini.

Bukan tanpa sebab, menurut Didik, saat ini sosok pimpinan KPK yang bisa memperkuat pemberantasan korupsi sangat diperlukan.

Menurut dia, selama ini para pimpinan KPK juga sudah berupaya memberantas korupsi. Namun sekali lagi, pemerintahan yang bersih menjadi sebuah keharusan.

Baca juga: Ungkap Kriteria Pansel Capim KPK, Jokowi: Tokoh yang Baik, Concern ke Pemberantasan Korupsi

"Mudah-mudahan dengan kepemimpinan KPK yang baru ke depan bisa mempercepat terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi," pungkas Didik.

Sebelumnya diberitakan, KSP mengungkapkan, sembilan nama anggota pansel capim KPK harus sudah di meja Setneg akhir Mei 2024.

Sebab, pada Juni 2024, mereka akan langsung bekerja melakukan seleksi capim KPK.

Tenaga Ahli KSP Yusuf Gumilang menyebut ada faktor kejar waktu dalam pembentukan pansel capim KPK kali ini.

"Jadi intinya ini untuk menjamin tepat waktu karena akhir bulan harus naik ke Setneg dan Juni harus sudah mulai bekerja panselnya," ujar Yusuf dalam Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, Senin (13/5/2024).

Diketahui, pansel capim KPK periode 2024-2029 sebanyak sembilan orang yang terdiri dari lima perwakilan pemerintah dan empat perwakilan masyarakat sipil.

Baca juga: Jokowi Sebut Susunan Pansel Capim KPK Diumumkan Juni

Menurut Yusuf, komposisi tersebut merupakan komposisi yang ideal untuk segera mendapatkan capim KPK berikutnya sebelum berakhirnya masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

"Ini adalah komposisi yang ideal untuk di waktu yang tersisa ini agar semuanya tetap ada on schedule," katanya.