Prabowo Klaim Serasa Kubu "Petahana" Saat Pilpres dan Terbantu Gibran

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden terpilih Prabowo Subianto merasa diuntungkan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 karena berada di lingkaran kekuasaan, dan perolehan elektoralnya terbantu oleh sosok Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Prabowo, dengan posisinya di kabinet dan menggandeng Gibran yang merupakan anak Presiden Joko Widodo (Jokowi) dia merasa berada dalam kubu "petahana". Padahal dalam Pilpres kemarin tidak ada sosok petahana yang menjadi peserta.

”Saya harus mengatakan bahwa saya merasa pada dasarnya saya menjadi bagian dari tim petahana, jadi saya pikir itu juga merupakan faktor yang besar,” kata Prabowo dalam wawancara khusus bersama Al Jazeera yang disiarkan pada Sabtu (11/5/2024) malam pekan lalu, seperti dikutip Kompas.id pada Minggu (12/5/2024).

Prabowo mengatakan, berpasangan dengan Gibran yang menjadi cawapresnya merupakan salah satu faktor penting meraih kemenangan. Menurut dia, sosok Gibran berhasil menarik simpati para pemilih muda buat memilih mereka.

Baca juga: Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

"Saya kemudian menyadari beliau punya nilai-nilai yang sama dengan saya. Nilai-nilai sebagai putra Indonesia, kami ingin bangsa kami hidup dengan bermartabat, dan kemiskinan bukanlah kehidupan yang bermartabat," papar Prabowo.

Selain itu, Gibran juga dianggap memiliki daya tarik kepada pemilih muda yang jumlahnya mencapai 52 persen dari keseluruhan pemilih.

Gibran yang berusia 36 tahun disebut mampu menarik pemilih muda yang peduli terhadap isu pekerjaan, pendidikan, dan kesetaraan.

Prabowo Subianto tercatat menang Pilpres 2024 dengan perolehan suara melebihi 58 persen. Dia menang dari 2 pesaingnya, yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.

Baca juga: Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Perolehan suara Prabowo tercatat unggul di 36 dari 38 provinsi.

Akan tetapi, kemenangan Prabowo sempat disengketakan di Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satu yang dipersoalkan dalam gugatan itu adalah dugaan politisasi bansos.

Akan tetapi, majelis hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak memiliki cukup bukti dan meyakini bansos dari pemerintah memengaruhi pilihan pemilih pada Pilpres 2024.