Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengaku sudah mengirimkan surat kepada para mantan presiden dan wakil presiden untuk bersilaturahmi kebangsaan dalam rangka membicarakan transisi pemerintahan.

Namun ia belum bisa memastikan kapan dirinya mulai melakukan silaturahmi kebangsaan itu karena tergantung pada jadwal presiden dan wakil presiden pendahulu.

"Tinggal menunggu jawaban dari beberapa tokoh, kapan mereka bisa menerima kami sebagai pimpinan MPR di masa penting masa transisi," kata Bamsoet ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/5/2024).

Baca juga: Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Bamsoet menekankan, dirinya tidak sendirian dalam silaturahmi kebangsaan itu. Dia akan didampingi oleh pimpinan MPR yang lain.

Lebih jauh, dia juga menyebutkan bahwa tokoh-tokoh yang ditemui tidak hanya presiden dan wakil presiden sebelumnya. Namun juga para tokoh organisasi masyarakat hingga ketua umum partai politik.

"Termasuk Ketum parpol, Ketua Ormas besar dan ormas keagamaan untuk menyampaikan safari silaturahim kebangsaan atau safari kebangsaan untuk membahas berbagai persoalan bangsa ke depan," tegas Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu.

Baca juga: Soal Presidential Club Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Bamsoet menyampaikan, nantinya masukan dari para tokoh yang ditemui akan diserahkan kepada presiden terpilih, Prabowo Subianto guna pemerintahan ke depan.

Sebelumnya diberitakan, pimpinan MPR akan menggelar silaturahim kebangsaan ke presiden dan berbagai tokoh nasional lain dalam waktu dekat.

Menurut Bamsoet, hal itu dilakukan MPR menjelang transisi politik kepemimpinan nasional setelah Pilpres 2024.

"MPR RI akan menyelenggarakan Silaturahmi Nasional Kebangsaan dengan menggunakan format pertemuan Meja Bundar, bersama pimpinan lembaga negara. Membahas berbagai hal penting seputar kebangsaan untuk memastikan transisi pemerintahan berjalan efektif dan efisien," kata Bamsoet dalam keterangan yang diterima, Selasa (30/4/2024).