JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat menyarankan supaya tidak semua partai politik berupaya masuk ke dalam koalisi pemerintah karena khawatir tidak bakal ada kekuatan oposisi yang seimbang di legislatif.
Menurut Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng, persentase kekuatan partai yang masuk dalam koalisi Prabowo-Gibran masih belum memenuhi target untuk mendukung pemerintah.
Pada saat ini, partai yang masuk dalam koalisi Prabowo-Gibran sekaligus berada di parlemen ada empat partai yaitu Partai Gerindra, Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Golkar.
Menurut Andi, kekuatan koalisi pendukung Prabowo-Gibran masih dianggap kurang, tetapi tidak serta merta membuat semua partai masuk menjadi koalisi pemerintahan.
Baca juga: Gelora Tolak PKS Gabung Pemerintah, Demokrat: Keputusan Akhir di Tangan Prabowo
Sebab jika kondisi itu terjadi maka tidak akan ada kekuatan oposisi yang seimbang dan membuat praktik demokrasi menjadi kurang sehat.
"Kita harus mengerti bahwa ada kebutuhan Pak Prabowo untuk mendapatkan dukungan mayoritas dari parlemen. Sekarang koalisi kami berempat itu masih 48 persen," kata Andi dalam program Satu Meja The Forum dikutip dari kanal YouTube Kompas TV pada Kamis (2/5/2024).
"Jadi perlu untuk tambahan dukungan lagi, mungkin satu atau dua partai tetapi jangan semua (partai masuk koalisi Prabowo-Gibran). Nanti tidak ada oposisi," sambung Andi.
Namun demikian, kata Andi, jika memang ada partai di luar koalisi Prabowo-Gibran ingin bergabung, dia menyarankan supaya mereka konsisten mendukung pemerintahan.
Baca juga: AHY: Demokrat Siap Sukseskan Program dan Kebijakan Prabowo 5 Tahun ke Depan
Sebelumnya diberitakan, terdapat 3 partai politik yang disebut-sebut ingin merapat ke kubu Prabowo-Gibran. Mereka adalah Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Padahal ketiga partai itu membentuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) dengan mengusung calon presiden-calon wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, dan berhadap-hadapan dengan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024.
Akan tetapi, Prabowo dan Koalisi Indonesia Maju (KIM) belum memutuskan apakah mereka akan menerima ketiga partai itu.
Di sisi lain, terdapat gejolak dari salah satu anggota KIM, yakni Partai Gelora, mengenai kabar upaya menjalin komunikasi antara PKS dan Prabowo.
Baca juga: Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang
Partai Gelora bereaksi keras dan menolak jika PKS hendak merapat ke kubu Prabowo-Gibran, dengan alasan perbedaan sikap politik sejak Pilpres 2024.
Sejumlah tokoh Partai Gelora merupakan mantan kader PKS seperti Anis Matta, Fahri Hamzah, dan Mahfuz Sidik.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.