TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Pusat Polisi Militer (Pom) TNI dan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri mengadakan rapat koordinator teknis (rakornis) di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (2/5/2024). Salah satu yang dibahas adalah soal penyalahgunaan pelat nomor prajurit atau anggota.

Komandan Puspom (Danpuspom) TNI Mayjen Yusri Nuryanto tidak menampik bahwa Pom TNI dan Propam membahas penyalahgunaan pelat nomor prajurit terkait kejadian viral belakangan ini.

“Jadi memang kami melihat masih ada beberapa isu yang kemarin rekan-rekan media yang viral itu. Jadi kami sengaja duduk bersama di sini, kami mengambil solusi yang terbaik untuk pencegahan. Memang kami mengutamakan pencegahan, baru represif atau penindakan,” ujar Yusri kepada awak media.

Baca juga: Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Diketahui, belakangan ini, pengemudi mobil Fortuner berinisial PWGA memakai pelat palsu mobil dinas TNI di Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek).

PWGA telah ditangkap setelah video viral kemarahannya karena disenggol mobil pengendara lain di Tol Japek.

Dalam video itu, PWGA mengaku sebagai prajurit TNI dan keluarga dari seorang jenderal bernama Tony Abraham.

Direktur Regident Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Brigjen Yusri Yunus tidak menampik bahwa penyalahgunaan pelat nomor prajurit atau anggota masih terjadi.

“Karena kadang, kita keluar jalur. SIM TNI hanya boleh anggota TNI yang aktif. Tapi yang terjadi di lapangan kalau sudah anaknya, istrinya, sampai kakek, sudah dibuatkan. Seperti itu nanti jadi pintu gerbang,” kata Yusri Yunus dalam rakornis, hari ini.

Baca juga: Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Danpuspom TNI mengatakan, tujuan rakornis untuk menyamakan persepsi, pola pikir, serta sikap dalam hal penegakkan hukum disiplin dan tata tertib di lingkungan TNI dan Kepolisian. Selain itu, untuk menghindari konflik TNI-Polri terulang.

“Di samping itu juga untuk mewujudkan suatu penegakkan hukum yang solid, transparan, akuntabel,” ujar Yusri Nuryanto.

“Diharapkan tidak ada istilahnya adanya friksi-friksi yang terjadi di bawah,” tutur Danpuspom TNI.

Yusri Nuryanto berharap personel Pom TNI dan Propam Polri juga harus mengedepankan faktor humanisme dalam melaksanakan tugas, agar edukasi hukum dan tata tertib yang dilaksanakan tepat guna dan sasaran.