Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Kompas.com - 27/04/2024, 19:12 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

BANDUNG, KOMPAS.com - Defend ID, holding industri pertahanan dalam negeri, menargetkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) produksi mereka naik menjadi 55 persen dalam tiga tahun lagi.

Direktur Utama Defend ID Bobby Rasidin mengatakan, saat ini TKDN alpalhankam produksi mereka masih sekitar 40 persen.

“Jadi kalau satu produk rata-rata 40 persen, itu sudah ekosistem dalam negeri. Nah ini tentunya akan kita tingkatkan seiring dengan penguasaan teknologi. Seiring juga dengan peningkatan kapasitas produksi kita diharapkan dalam dua hingga tiga tahun ke depan kita bisa di atas 55 persen TKDN-nya,” kata Bobby saat peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-2 Defend ID di Graha Pindad, Bandung, Sabtu (27/4/2024).

Baca juga: Erick Thohir Angkat Asisten Khusus Prabowo Jadi Komisaris PT Pindad

Bobby mengakui bahwa bahan baku atau raw material masih impor, seperti mesin, beberapa jenis baja, hingga komposit untuk pesawat.

“Jadi memang ketergantungan kita terhadap supply chain dunia pada komponen ini masih tinggi. Nah inilah tantangan buat Defend ID bagaimana kita menurunkan tingkat ketergantungan dengan global supply chain,” ucap Bobby.

Bobby pun tak menampik bahwa rantai pasokan atau supply chain alpalhankam terganggu dampak dari eskalasi konflik global.

“Challenge buat kami adalah terganggunya supply chain dunia. Seperti yang kita lihat, konflik di Laut Merah itu menyebabkan biaya logistik tinggi. Yang tadinya komponen yang kita import dari Eropa itu lewat Terusan Suez, sekarang terpaksa memutar,” ujar dia.

Baca juga: PR untuk KSAU Tonny Usai Dilantik: Kesiapan Operasi hingga Dituntut Adaptif Seiring Datangnya Alutsista Baru

Diketahui, kondisi geopolitik di Timur Tengah saat memanas setelah Iran meluncurkan serangan drone dan rudal ke Israel yang kemudian direspons oleh negara Yahudi itu.

Belum lagi, perang Rusia-Ukraina yang belum mereda.

Selain itu, lanjut Bobby, waktu pengiriman dan produksi lebih panjang akibat konflik global. Ditambah, inflasi yang tinggi.

“Kemudian kita tahu juga The Fed mempertahankan suku bunganya untuk jangka panjang. Ini tentunya mengakibatkan komponen material cost dari produksi kami akan ter-impact juga,” kata Bobby.

Namun, konflik di mana-mana membuat kesempatan Defend ID untuk mengembangkan pasar goblal semakin terbuka.

Hal ini karena negara-negara di dunia berlomba menaikkan anggaran pertahanan mereka.

“Ini tentunya opportunity yang luas sekali buat Defend ID untuk mengembangkan pasar globalnya,” ujar Bobby.

Baca juga: TNI Kerahkan Alutsista Bantu Masyarakat Mudik, dari Helikopter hingga Kapal Perang

Sebagai informasi, Defend ID adalah holding industri pertahanan dalam negeri yang beranggotakan PT Len Industri, PT Dahana, PT Pindad Persero, PT Dirgantara Indonesia, dan PT PAL Indonesia.

Sementara itu, Wakil Menteri Pertahanan RI Muhammad Herindra meminta Defend ID untuk terus berinovasi dan berkolaborasi.

“Saya percaya Defend ID mampu menjadi perwakilan industri internasional yang berkelas dunia, mengukir prestasi yang membanggakan bagi bangsa dan negara,” kata Herindra.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com