Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI Joko Widodo dinilai mempertimbangkan persepsi publik sehingga tidak mencopot menteri dari PDI-P.

Ia meyakini, Jokowi akan tetap mempertahankan menteri dari PDI-P meskipun partai berlambang banteng itu sudah tak menganggap kepala negara sebagai kader.

"Jokowi juga sepertinya mempertimbangkan persepsi publik yang kurang baik andai me-reshuffle menteri PDI-P," kata pengamat politik, Adi Prayitno saat dihubungi, Sabtu (27/4/2024).

Baca juga: Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Di sisi lain, ia menilai tidak ada urgensi bagi Jokowi untuk melakukan reshuffle kabinet.

Pasalnya, masa jabatan Presiden Jokowi dan para pembantunya berakhir bulan Oktober tahun ini.

"Tak ada urgensinya juga Jokowi reshuffle menteri PDI-P. Masa jabatan politik menteri dan presiden segera bakal berakhir," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Silfester Matutina menantang, PDI-P menarik seluruh menterinya dari kabinet Presiden Jokowi.

Hal itu disampaikan Silfester merespons PDI-P yang menggugat proses pemilihan presiden (Pilpres) 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Baca juga: Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Dia meyakini bahwa upaya PDI-P ke PTUN itu tidak akan bisa menggagalkan Prabowo-Gibran yang sudah resmi menjadi calon presiden dan wakil presiden terpilih.

"Menurut saya, kalau langkah mereka PTUN itu belum ada sejarahnya langkah-langkah ini bisa batalkan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Maksud saya, lebih baik daripada capek-capek untuk PTUN, yang paling gampang itu PDI-P menarik menteri-menterinya dari kabinet Pak Jokowi. Karena itu yang lebih memungkinkan dan gampang untuk dilakukan," kata Silfester saat dikonfirmasi, Rabu (24/4/2024).

Adapun sejumlah kader PDI-P masih berada di dalam kabinet Jokowi, seperti Tri Rismaharini, Azwar Anas, hingga Yasonna Laoly.

Silfester pun mengatakan, langkah PDI-P yang menggugat proses penyelenggaraan Pilpres 2024 ke PTUN merupakan salah satu bentuk emosi PDI-P kepada Jokowi.

Dia pun mengungkit PDI-P yang menyebut bahwa Jokowi dan Gibran sudah bukan kader mereka lagi.

"Kalau begitu, kan berarti sekarang menteri-menterinya harus ditarik dong, gentleman juga. Mengatakan Pak Jokowi dan Gibran bukan anggota PDI-P, tapi kok masih betah di kabinet Jokowi? Lebih jantan, bijaksana itu PDI-P tarik seluruh menteri biar diganti sama orang-orang yang benar-benar sehati dengan Presiden Jokowi," kata Silfester.