Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Mengaku Ingin Rehat Setelah Rangkaian Pilpres Selesai

Kompas.com - 27/04/2024, 13:26 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Eks calon presiden, Anies Baswedan, mengaku ingin rehat setelah menyelesaikan rangkaian Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal ini ia sampaikan merespons sikap partai politik pengusungnya, Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang memilih bergabung ke pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

"Saya sekarang rehat dulu, setelah selesai proses di MK, kita hormati proses bernegara, kami tuntas kemarin sekarang lagi rehat," kata Anies di Kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jakarta, Sabtu (27/4/2024).

Baca juga: Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Jawaban serupa disampaikan Anies ketika ditanya peluangnya menjadi calon gubernur DKI Jakarta melalui Partai Nasdem untuk Pilkada 2024.

"Relaks relaks, nanti aba-abanya dari Habib Aboe (Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Alhabsyi)," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta itu.


Anies menyampaikan, keputusannya untuk rehat ini bukan berarti sedang memikirkan tawaran Nasdem tersebut, tetapi untuk menandakan bahwa keterlibatannya dalam rangkaian Pilpres 2024 telah berakhir.

"Kita tutup buku membereskan semua kerja-kerja kemarin sehingga ada closure, setelah closure baru nanti kita siapkan tahap berikutnya," kata Anies.

Kendati demikian, Anies menekankan bahwa ikhtiar untuk mewujudkan perubahan di Indonesia harus terus dikerjakan.

Baca juga: PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Ia mengatakan, agenda perubahan itu pun sudah disampaikan eks calon wakil presiden Muhaimin Iskandar kepada Prabowo saat mereka bertemu pada Rabu (24/4/2024).

"Kerja kita untuk kesejahteraan, kerja kita di bidang demokrasi selesai, jalan terus, proses politik jalan terus. Jadi kita lihat ke depan apa-apa saja yang bisa kita kerjakan, tapi gagasan tentang kesetaraan, keadilan, dan perubahan itu akan kita pegang terus," kata Anies.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com