Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam mengatakan, kemungkinan koalisi Prabowo-Gibran untuk mengajak PDI Perjuangan (PDI-P) bergabung masih sangat terbuka.

Ia menilai jika PDI-P bergabung akan dapat menguntungkan koalisi Prabowo-Gibran ke depannya, terutama dari sisi kekuatan di parlemen.

"Kemungkinan menggandeng PDI-P masih sangat terbuka. Sebab, jika Prabowo bisa mengajak PDI-P masuk ke pemerintahan, praktis akan menambah 109 kursi dukungan parlemen," ujar Khoirul Umam saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (25/4/2024).

"Dan kekuatan PDI-P itu bisa menjadi alat untuk menetralisir kekuatan Golkar yang sering kali bermanuver liar karena merasa memiliki kekuatan terbesar di dalam koalisi. Sebagaimana yang dilakukan Golkar di periode pertama pemerintahan Presiden SBY dulu," jelasnya.

Baca juga: Respons Jokowi dan Gibran Usai Disebut PDI-P Bukan Kader Lagi

Selain itu, saat ini tidak ada persoalan berarti antara Prabowo Subianto sebagai pemenang Pilpres 2024 dengan Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri.

Hanya saja, PDI-P dan Megawati punya kendala dengan Presiden Joko Widodo, yang dalam 6 bulan lagi akan lengser dari kursi Presiden.

"Kendala utamanya terletak pada hubungan Mega dan PDI-P dengan Jokowi yang dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tragedi "banteng ketaton" atau banteng yang terluka dalam dinamika dan kontestasi Pilpres 2024," ungkap Umam.

Karena itu, jika akhirnya PDI-P bersedia masuk ke pemerintahan Prabowo, kemungkinannya akan ada dua kondisi.

Baca juga: Disebut Sudah Bukan Kader PDI-P Lagi, Jokowi: Ya Terima Kasih

Pertama, PDI-P akan memanfaatkan kedekatannya dengan Prabowo selaku pemegang kekuasaan tertinggi untuk menggebuk balik Jokowi dan lingkarannya.

"Kedua, Prabowo berhasil memainkan peran sebagai negosiator dalam diplomasi dan resolusi konflik untuk menjembatani komunikasi yang terputus antara Jokowi dan Megawati-PDIP," kata Umam.

"Jika poin kedua itu yang terjadi, maka pemerintahan Prabowo akan jauh lebih kuat dan efektif. Persoalannya, jika PDI-P masuk, maka kekuatan oposisi hanya menyisakan PKS dan itu berdampak pada lemahnya sistem checks and balances," tambahnya.