Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI), Lili Romli, berpendapat, menjadi sebuah ironi jika ke depan PDI Perjuangan bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Langkah itu akan bertentangan dengan sikap PDI-P yang selama ini keras mengkritisi penyelenggaraan Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

“PDI-P menunjukkan mereka menolak terhadap proses penyelenggaraan pemilu ini, sampai-sampai kemudian Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menjadi amicus curiae (dalam sengketa pilpres di MK),” kata Lili dalam program Obrolan Newsroom Kompas.com, Senin (22/4/2024).

“Menjadi ironis ketika kemudian pasca Putusan Mahkamah Konstitusi ini PDI-P bergabung dengan koalisi pemerintahan, ini akan menjadi kontraproduktif,” lanjutnya.

Baca juga: “Dissenting Opinion”, Hakim MK Arief Hidayat Usul Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Menurut Lili, PDI-P justru bakal diuntungkan jika tetap berada di luar pemerintahan dan mengambil peran sebagai oposisi. Dengan demikian, partai banteng akan dianggap konsisten dan mendapat kepercayaan publik.

Sebaliknya, jika memutuskan berganti haluan ke kubu Prabowo, PDI-P berpotensi kehilangan nilai jual. Lebih jauh, hal itu memunculkan kekecewaan publik dan melahirkan sikap antipartai.

“Jika PDI-P bergabung (ke koalisi Prabowo-Gibran) engak ada lagi nilai jualnya. Publik akan mengatakan ‘Semua partai sama saja, kita ini cuma dipermainkan elite’,” ucap Lili.

Namun demikian, Lili memprediksi PDI-P akan tetap berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia meyakini Megawati teguh dalam berpolitik.

Memang, beberapa waktu lalu muncul kabar rencana pertemuan Megawati dengan Prabowo. Namun, hal itu baru sebatas rencana.

Lebih dari itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto berulang kali melempar sinyal partainya tak akan bergabung ke pemerintahan. Lili mengatakan, sebagai sekjen, Hasto merupakan perpanjangan tangan Megawati.

“Saya percaya dengan sikap politik Megawati yang hitam putih, enggak pernah abu-abu, iya-iya, tidak-tidak. Jadi selama Ibu Megawati sebagai ketua umum, saya kira akan mengambil jalan politik yang tegak,” katanya.

Sebagaimana diketahui, Pilpres 2024 dimenangkan oleh pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dengan perolehan 96.214.691 suara atau sekitar 58,58 persen dari seluruh suara sah nasional.

Pasangan itu didukung oleh Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Garuda, dan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima).

Selanjutnya, pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, mengekor di urutan kedua dengan raihan 40.971.906 suara atau sekitar 24,95 persen.

Baca juga: Prabowo-Gibran Bersiap Kembangkan Koalisi Pasca-putusan MK

Paslon ini didukung oleh Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Ummat.