Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Kompas.com - 19/04/2024, 12:33 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas Ketua Umum (Ketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono membantah PPP salah arah karena mendukung Ganjar Pranowo-Mahfud MD, sehingga gagalnya ke parlemen.

Pada Pileg 2024 ini, PPP pertama kalinya gagal masuk parlemen. 

"Mungkin pengamat yang mengatakan salah arah setelah kita tidak berhasil, tetapi ketika kami dulu mendeklarasikan Pak Ganjar, itu banyak pengamat yang memuji PPP. PPP adalah memilih langkah yang tepat," ujar Mardiono dalam program Rosi, seperti disiarkan Kompas TV, Kamis (18/4/2024) malam.

Mardiono menyampaikan, PPP mendukung Ganjar karena aspirasi dari tingkat bawah.

Baca juga: Ditanya Progres Komunikasi dengan PKB dan PPP, Gerindra: Jos!

Dia menyebut, kader-kader PPP memilih mendukung Ganjar jauh sebelum PDI-P mendeklarasikan Ganjar sebagai capres.

Menurut Mardiono, sebagai ketum, ia harus menjawab aspirasi para kader PPP tersebut.

Walhasil, beberapa hari setelah PDI-P resmi mendeklarasikan Ganjar sebagai capres, PPP ikut memberi dukungan secara resmi.

"Itu sudah jumlahnya 16 lebih, ya (PPP di) provinsi, yang deklarasikan Pak Ganjar. Itu 5 bulan sebelum PDI-P deklarasikan Ganjar Pranowo dicalonkan jadi capres dari PDI-P. PPP sudah itu. Lah kenapa? Karena memang di bawah juga sudah membaca bahwa survei-survei Ganjar saat itu sangat tinggi," tutur DIA.

Sementara itu, Mardiono membantah Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi perintah untuk PPP mendeklarasikan Ganjar.

Baca juga: Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Hanya saja, Mardiono mengingatkan, sebagai partai koalisi pemerintah, diskusi soal pilihan politik PPP juga pasti disinggung bersama Jokowi.

"Saya atau PPP sebagai partai koalisi pemerintah, ya tentu dalam hal tertentu kita mendiskusikan dalam hal perpolitikan nasional kita, perpolitikan PPP tentu itu tidak akan terelakkan. Ya tentu ada itu komunikasi itu," kata Mardiono.

KPU menetapkan 8 partai lolos ke parlemen pada 2024-2029.

PPP gagal lolos berdasarkan perhitungan suara KPU. Suara PPP tidak mencapai ambang batas 4 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com