Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Peluang Rekonsiliasi, PDI-P: Kami Belum Bisa Menerima Perlakuan Pak Jokowi dan Keluarga

Kompas.com - 19/04/2024, 09:33 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus PDI Perjuangan Chico Hakim mengatakan, jajaran kader PDI-P belum bisa menerima perlakuan Presiden Joko Widodo dan keluarga terhadap negara belakangan ini.

Itulah mengapa Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto melempar sinyal penolakan terhadap wacana pertemuan Jokowi dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

“Memang ada suasana kebatinan yang umum di kalangan kader dengan simpatisan, di kalangan pemilih kami, sampai hari ini masih belum bisa menerima apa yang dilakukan di beberapa bulan terakhir oleh Pak Jokowi maupun keluarganya terkait dengan bangsa dan negara ini,” kata Chico dalam program Sapa Indonesia Malam Kompas TV, Kamis (18/4/2024).

Chico menyebut, suasana kebatinan kader PDI-P tercermin dari gugatan partai banteng terhadap hasil Pemilu 2024 yang kini tengah bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca juga: Hasto Sebut Amicus Curiae Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Dalam gugatan itu, PDI-P mendalilkan adanya dugaan pelanggaran pemilu, yang antara lain menyoal nepotisme, abused of power atau penyalahgunaan kekuasaan, politisasi bantuan sosial (bansos), hingga pengerahan aparat.

Menurut Chico, berbagai dugaan pelanggaran ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap perjuangan bangsa.

“Ini bukan suatu hal yang sifatnya egosistik atau egois atau hanya memikirkan terjadi pengkhianatan dari kader-kader PDI-P terhadap PDI-P, tetapi juga kami melihat ini pengkhianatan terhadap cita-cita dan perjuangan bangsa Indonesia,” ujarnya.

Kendati demikian, Chico menyebut, Hasto tidak pernah menyatakan pelarangan wacana pertemuan Jokowi dengan Megawati. Hanya saja, menurutnya, sampai saat ini belum ada upaya komunikasi dari pihak yang ingin bertemu dengan Mega.

Chico pun menekankan, tidak ada hal yang tidak mungkin dalam politik, termasuk pertemuan antarelite politik.

“Politik itu adalah seni dari segala kemungkinan, apa yang hari ini belum tentu apa yang tidak akan terjadi di waktu yang akan mendatang,” kata Chico.

“Tetapi hari ini tentunya itu menjadi sikap dan saya rasa apa yang disampaikan Mas Hasto beberapa hari terakhir itu mencerminkan apa yang menjadi sikap kami,” tandasnya.

Sebelumnya, Hasto menyampaikan bahwa Jokowi tak bisa langsung menemui Megawati meskipun hingga kini tercatat sebagai kader PDI-P. Jokowi, kata Hasto, harus bertemu dengan anak ranting partai banteng moncong putih itu sebelum menemui Megawati.

Baca juga: Alasan Hasto soal Jokowi Datang ke Anak Ranting PDI-P Dulu sebelum Bertemu Megawati

"Tapi dalam konteks terkait dengan Pak Jokowi, hanya anak ranting justru mengatakan 'Sebentar dulu, biar bertemu dengan anak ranting dulu," kata Hasto di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (12/4/2024).

Menurut Hasto, usulan dari anak ranting itu masuk akal karena merekalah yang menjadi benteng dari Megawati di PDI-P.

Adapun hubungan Megawati dengan Jokowi renggang usai putra sulung Presiden, Gibran Rakabuming Raka, menjadi cawapres pendamping capres Prabowo Subianto pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Sebagaimana diketahui, pada pemilu kali ini, PDI-P mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai capres-cawapres.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral saya Marahi

Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral saya Marahi

Nasional
MPR Akan Temui Prabowo-Gibran Bicara Masalah Kebangsaan

MPR Akan Temui Prabowo-Gibran Bicara Masalah Kebangsaan

Nasional
Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

Nasional
Hakim MK Saldi Isra Sindir Pemohon Gugatan Pileg Tidak Hadir: Kita Nyanyi Gugur Bunga

Hakim MK Saldi Isra Sindir Pemohon Gugatan Pileg Tidak Hadir: Kita Nyanyi Gugur Bunga

Nasional
Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Nasional
Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Nasional
Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Nasional
Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com