Jokowi Dirumorkan Ingin Rebut Kursi Ketum, Politikus PDI-P: Bukan Hal Mengejutkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Andreas Hugo Pareira mengaku tidak terkejut dengan ucapan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto tentang upaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin merebut kursi Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Sebab, jabatan tersebut merupakan posisi penting yang bukan tidak mungkin juga diinginkan oleh Presiden Jokowi.

"Oleh karena itu saya kira bukan hal yang mengejutkan kalau ada orang, termasuk mungkin Pak Jokowi yang menghendaki itu," kata Hugo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (3/4/2024).

Baca juga: Istana Klaim Hubungan Jokowi dan PDI-P Baik-baik Saja meski Kerap Dikritik

Kendati demikian, Hugo menegaskan bahwa partainya memiliki aturan soal mekanisme pemilihan ketua umum.

Hal tersebut, kata Hugo, diatur dalam kongres partai.

Pada Kongres sebelumnya, menurut Hugo, mayoritas kader PDI-P memilih Megawati Soekarnoputri untuk kembali menduduki posisi Ketua Umum.

"Saya kira saya sebagai kader PDI Perjuangan, kami punya aturan dan kami tahu Ketua Umum PDI Perjuangan itu adalah Ibu Megawati Soekarnoputri dan kami memilih Beliau di kongres. Kami memilih Beliau di kongres partai dan putusan untuk menjadi ketua umum itu adalah putusan kongres partai," ucap anggota Komisi X DPR itu.

Dia menyatakan bahwa pernyataan Hasto tentu tidak main-main. Sebab, Hasto memiliki lebih banyak akses informasi.

"Apa yang disampaikan oleh Mas Hasto kemarin, sebagai Sekjen, saya kira Pak Hasto menyampaikan karena mengetahui itu. Dalam hal bahwa sebagai seorang Sekjen yang dekat dengan Ketua Umum dan tiap hari bertemu dengan Ketua Umum dan melaporkan segala macam hal yang berkaitan dengan perisitiwa," ujar dia.

Baca juga: Projo Bantah Pernyataan Hasto soal Jokowi Ingin Rebut Kursi Ketum PDI-P

Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi disebut pernah berupaya ingin mengambilalih kursi Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Hal itu diungkapkan oleh Hasto Kristiyanto saat dirinya menjadi narasumber dalam diskusi bedah buku berjudul "NU, PNI, dan Kekerasan Pemilu 1971” karya Ken Ward (1972) di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2024).

Peristiwa tersebut, menurut Hasto, dilakukan Jokowi jauh sebelum Pemilu 2024.

"Rencana pengambilalihan Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Jadi jauh sebelum pemilu, beberapa bulan, antara 5-6 bulan. Ada seorang menteri, ada super power full, ada yang power full. Supaya enggak salah, ini ditugaskan untuk bertemu Ryaas Rasyid oleh Presiden Jokowi," kata Hasto dalam diskusi itu.

Ryaas, kata Hasto, ditugaskan Jokowi untuk membujuk Megawati agar kepemimpinan PDI-P diserahkan pada Jokowi.

Hasto menyebutkan, hal itu dilakukan dalam rangka kendaraan politik Jokowi.

"Pak Ryaas Rasyid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega, agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan kepada Pak Jokowi. Jadi dalam rangka kendaraan politik. Untuk 21 tahun ke depan," beber politikus asal Yogyakarta ini.