Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri Minta Rekayasa Lalu Lintas Saat Mudik Dilakukan Secara Terstruktur dan Terkoordinasi

Kompas.com - 03/04/2024, 14:14 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta jajarannya menerapkan rekayasa lalu lintas secara terstruktur dan terkoordinasi selama arus mudik dan balik Lebaran 2024.

Kapolri menyampaikan ini dalam amanatnya saat kegiatan Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat 2024 di Lapangan Monas, Jakarta, Rabu (3/4/2024).

"Terapkan rekayasa lalu lintas secara terukur dan terkoordinasi, dan apabila masyarakat merasa khawatir terdapat gangguan kejahatan dalam perjalananya maka Polri saya minta untuk siap mengawal dan memberikan rasa aman," kata Kapolri.

Kapolri juga mengingatkan jajarannya memastikaan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (kamseltiblancarlantas), serta kesiapan insfrastruktur dan moda transportasi yang akan digunakan masyarakat.

Baca juga: Musim Mudik Diprediksi Hujan, Pengemudi Mobil Wajib Siapkan 2 Hal Ini

Hal ini diperlukan juga untuk mengurangi faktor-faktor potensi kerawanan dan sumbatan di jalan raya.

Sigit menekankan sinergitas seluruh stakeholders terkait merupakan kunci utama untuk keberhasilan pengamanan Hari Raya Idul Fitri seperti tahun-tahun lalu.

"Sinergi dan koordinasi antara satgas pusat, satgas daerah dan stakeholders terkait harus terus berjalan optimal shgga pengguna jalan benar-benar merasa aman dan nyaman," imbuh dia.

Kapolri mengatakan, berdasarkan survei Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI, tahun ini diperkirakan akan ada potensi 193,6 juta masyarakat yang melakukan pergerakkan, atau meningkat 56,4 persen dibandingkan tahun 2023.

Bahkan, kata Sigit, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga mengimbau dan mengajak masyarakat untuk mudik lebih awal.

Baca juga: Polres Ciamis Siapkan Lahan Parkir untuk Warga Mudik Titip Kendaraan

Selain itu, Jokowi disebut juga meminta seluruh aparat memastikan pelaksanaan dan pengamanan arus mudik dan balik bisa dilaksanakan dengan lebih baik.

"Untuk menjawab tantangan ini TNI-Polri bersama stakeholder terkait melaksanakan operasi terpusat dengan sandi ketupat 2024 yang melibatkan 155.165 personel selama 13 hari dari tanggal 4 sampai 16April 2024," kata Sigit.

Kapolri menambahkan operasi ini juga telah diawali kegiatan kepolisian rutin yang ditingkatkan (KRYD) pada 28 Maret sampai 3 April dan akan dilanjutkan pascaoperasi tanggal 17 sampai 23 April 2024

Dalam operasi ini, Polri dan kementerian/lembaga terkait telah menyusun skema rekayasa lalu lintas yang diharapkan mampu mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran, dan kenyamanan arus mudik dan balik Lebaran 2024.

Baca juga: Mudik Hari Ini, Ada Diskon 20 Persen di Tol Tangerang-Merak

Adapun skema dimaksud adalah pengaturan operasional angkutan barang, sistem one way (satu arah), contraflow (lawan arus), penerapan ganjil genap, ketentuan penyebarangan, delaying system, zona penyangga (buffer zone), hingga penundaan proyek konstruksi.

Selain itu, Polri telah menyiapkan 5.784 pos yang terdiri dari 3.772 pos pengamanan, 1.532 pos pelayanan, dan 480 pos terpadu.

Pos-pos ini dimaksudkan dalam rangka pelayanan dan pengamanan utamanya pada jalur-jalur rawan seperti kemacetan, kecelakaan, kriminalitas dan bencana alam serta di pusat-pusat keramaian.

"Tentunya pos yang digelar harus mampu memberikan pelayanan prima dan pelayanan optimal," tegas Sigit.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com