Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kompas.com - 29/03/2024, 07:19 WIB
Fika Nurul Ulya,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bicara soal perolehan kursi partainya yang menurun di DPR.

Kursi Demokrat di DPR RI diperikrakan turun 10 kursi menjadi 44, dari sebelumnya 54 kursi pada tahun 2019.

AHY mengakui, situasi pada Pemilu 2024 tidak mudah, namun tidak kecil hati.

"Tentu kita berharap selalu terjadi peningkatan tetapi Demokrat sangat menyadari situasinya memang tidak mudah dalam Pemilu 2024 ini, tetapi kami juga tidak kecil hati," kata AHY saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (28/3/2024).

Baca juga: AHY Ungkap Prabowo Minta Siapkan Kader Terbaik Demokrat untuk Jadi Menteri

Ia lantas mengungkapkan, misi utama Demokrat adalah menjadi bagian penting dalam Pemilihan Presiden (Pilpres).

Ia pun bersyukur berkoalisi dengan pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang mampu memenangkan Pilpres satu putaran dengan perolehan suara sekitar 58 persen.

"Tentunya ini juga menjadi sukacita bagi Partai Demokrat yang memang sejak awal ingin bisa kembali ke pemerintahan nasional. Karena dengan berada di pemerintahan nasional kita bisa semakin banyak berbuat, bisa menghadirkan kebijakan dan program-program yang memang pro rakyat," tutur AHY.

Terkait perolehan penurunan kursi, AHY menyatakan pihaknya akan melakukan evaluasi.

"Saya juga tentu ingin terus melakukan evaluasi. Yang jelas kita juga merasakan, saya kira banyak kalangan yang merasakan kita tidak boleh membiarkan politik uang itu menjadi tidak ada batasnya. Artinya ini semua menjadi masalah kita. Dan ketika berbicara isu ini dengan pak Prabowo Subianto, beliau juga memiliki concern yang sama," jelas AHY.

Baca juga: Saat Anggota Fraksi Demokrat Tak Terima Pangkat AHY Diungkit

Sebelumnya, AHY mengakui bertanggung jawab penuh karena gagal meningkatkan perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Kabar yang kurang mengembirakan, kurang baiknya, meskipun telah berhasil menaikkan suara dari 10,8 juta menjadi 11,2 juta secara nasional, tetapi kita belum berhasil meningkatkan bahkan belum berhasil untuk mempertahankan kursi kita di DPR RI," kata AHY dalam kegiatan buka bersama bareng kader Demokrat di Hotel Four Season, Jakarta Selatan pada Sabtu (23/3/2024), seperti dikutip dari tayangan Kompas TV.

AHY sebagai pemimpin partai menyatakan bertanggung jawab terkait kegagalan menambah jumlah kursi Demokrat di DPR.

"Tentu saya mengambil tanggung jawab secara keseluruhan. Kalau ada yang berhasil berarti milik semua, tetapi kalau belum berhasil tanggung jawab diambil sang pemimpin," ujar AHY.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com