Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Tim Pembela Prabowo-Gibran, Yakub Hasibuan, membantah anggapan yang menyebut terdapat intervensi Presiden Joko Widodo dan jajaran pemerintah untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2 itu.

Hal ini disampaikan Yakup merespons permohonan sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang diajukan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

"Tidak ada intervensi penguasa atas kemenangan pihak terkait, pemohon dalam permohonannya mendalilkan adanya intervensi penguasa, dalam hal ini presiden, para menteri, pj kepala daerah, aparatur negara, kepala desa, untuk memenangkan pihak terkait," kata Yakub dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (28/3/2024).

Baca juga: Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Yakub menilai, dalil yang seolah-olah menunjukkan ada intervensi dari presiden dan menteri-menterinya dengan mempolitisisasi program kerja pemerintah absurd dan mengada-ada.

Sebab, program kerja pemerintah sudah direncanakan sejak jauh hari atau setidaknya setahun sebelumnya dengan pengajuan anggaran yang telah disetujui DPR.

Dalil Anies-Muhaimin yang mempersoalkan kenaikan gaji dan tunjangan penyelenggara pemilu menjelang hari pemungutan suara juga dianggap keliru dan mengada-ada.

"Karena hal tersebut adalah program Kementerian PAN-RB yang telah ditetapkan pada tahun sebelumnya," kata Yakub.

Baca juga: Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Selain mengada-ada, Yakub berpandangan, dalil tersebut juga menafikan semua usaha, strategi, dan kerja keras partai politik pengusung, kelompok relawan, dan tim pemenangan sepanjang Pilpres 2024.

"Senyatanya berbagai kampanye dan strategi pemenangan telah dijalankan pihak terkait dengan melibatkan konsultan dan profesional bidangnya untuk mendapatkan kepercayaan dan dukungan pemilih dalam memberikan suara pada pihak terkait," kata dia.

Sebelumnya, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menuding terdapat intervensi kekuasaan dalam berbagai bentuk pada pelaksanaan Pilpres 2024. Anies menyatakan, intervensi kekuasaan itu menggerus independensi sehingga Pilpres 2024 tidak berjalan secara bebas, jujur, dan adil.

"Independensi yang seharusnya menjadi pilar utama dalam penyelenggaran pemilu, telah tergerus akibat intervensi kekuasaan yang tidak seharusnya terjadi," kata Anies dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Gedung MK, Jakarta, Rabu (27/3/2024).

Baca juga: KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Menurut Anies, salah satu bentuk penyimpangan yang terjadi adalah digunakannya institusi negara untuk memenangkan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Ia juga menyebut ada praktik intimidasi terhadap aparat di daerah untuk mengubah arah pilihan politik mereka.

"Terdapat pula praktik yang meresahkan, di mana aparat daerah mengalami tekanan bahkan diberikan imbalan untuk mempengaruhi arah pilihan politik," kata Anies.

Mantan gubernur DKI Jakarta ini juga menilai ada penyalahgunaan bantuan sosial sebagai alat politik transaksional.

"Bantuan sosial yang sejatinya diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat malah dijadikan sebagai alat transaksional untuk memenangkan salah satu calon," ujar Anies.