Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kubu Ganjar Mahfud Sebut "Abuse of Power" Terkoordinasi Jokowi Bikin Suara Prabowo-Gibran Melesat

Kompas.com - 27/03/2024, 22:33 WIB
Achmad Nasrudin Yahya

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Hukum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD menuding Presiden Joko Widodo melakukan abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan terkoordinasi di Pilpres 2024.

Anggota Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Annisa Ismail menyebut penyalahgunaan kekuasaan terkoordinasi yang dilakukan Jokowi membuat perolehan suara pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming melesat.

"Dampak utama dari dilakukannya nepotisme yang kemudian melahirkan abuse of power terkoordinasi adalah melesatnya perolehan suara paslon 2 sehingga dapat memenangkan Pilpres 2024 dalam satu putaran," kata Annisa dalam sidang perdana sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung MK, Jakarta, Rabu (27/3/2024).

Baca juga: Kubu Ganjar-Mahfud: Abuse of Power Jokowi untuk Menangkan Prabowo-Gibran Satu Putaran

Annisa menerangkan, model penggunaan kekuasaan yang paling nyata adalah pembagian bantuan sosial (bansos) oleh pemerintah yang menyasar masyarakat desa. Dalam praktiknya, program ini diatribuasikan kepada sosok pribadi Jokowi.

Menurutnya, ada tiga poin yang membuat program bansos diatribusikan kepada sosok pribadi Jokowi.

Pertama, bansos yang diberikan secara spesifik menyasar masyarakat desa dengan memanfaatkan kepala desa.

Dalam hal ini, kata Annisa, program bansos menjadi penghubung antara masyarakat dengan negara yang bisa secara efektif mempengaruhi preferensi pilihan masyarakat desa.

Baca juga: Sebut Ada Penyelundupan Hukum Terkait Pencalonan Gibran, Pengacara Ganjar-Mahfud Kutip Pernyataan Yusril

"Hal ini dibuktikan lebih lanjut melalui survei LSI pasca-Pilpres 2024," ujar Annisa.

Kedua, bansos diatribusikan kepada sosok Jokowi sebagaimana disampaikan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan maupun Ketua Umum Partai Golkar yang merangkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Pernyataan keduanya mengenai program bansos, Annisa menuturkan, seolah diafirmasikan dengan pembagian bansos langsung oleh Jokowi di berbagai lokasi di seluruh penjuru Indonesia.

Baca juga: Ganjar: Agenda Reformasi Tidak Boleh Dikangkangi

Ketiga, pengatribusian Jokowi kepada pasangan Prabowo-Gibran dalam hal program bansos terbukti dari pernyataan Zulkifli Hasan yang menyebut program bansos berasal dari Jokowi dan karenanya perlu memilih Gibran selaku anak Jokowi.

Tak hanya pernyataan Zulkifli Hasan, Annisa juga menukil pernyataan Gibran sendiri yang pernah menyampaikan akan melanjutkan seluruh program Jokowi yang ada, termasuk program bansos.

"Dengan pengatribusian ini, maka terjadi penjangkaran di benak masyarakat bahwa paslon nomor 2 adalah pasangan yang dipilih oleh Presdien Joko Widodo," tegasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com